Jum’at, 24 Maret 2017
ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah dan PT Freeport Indonesia tengah melakukan perundingan terkait kelanjutan operasional Freeport di Indonesia. Salah satu substansi yang diajukan pemerintah kepada Freeport terkait pembagian saham, di mana pemerintah ingin memperoleh saham 51 persen dan sisanya 49 persen untuk Freeport.
Pemerintah merencanakan akan memberikan saham 5 persen dari total perolehan saham sebesar 51 persen kepada Papua. Hal tersebut merupakan kesepakatan antara pemerintah pusat dengan Gubernur Papua, Lukas Enambe beberapa waktu lalu.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemberian saham kepada Papua sebesar 5 persen nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah di Papua. Sehingga, masyarakat Papua dapat merasakan dampak positif dengan keberadaan Freeport di Papua.
“Dan Papua dari Presiden rencananya akan memberi sebesar 5 persen kepada suku dan pemda di sana. Tapi uang itu untuk pendidikan, pertanian dam peternakan. Kita perhatikan agar dampak ini terasa di Papua,” ujar Menko Luhut di Kantornya, Jakarta, Jumat (24/3).
Menko Luhut mengatakan saat ini sudah banyak kemajuan perundingan antara pemerintah dan Freeport. Di mana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan finalisasi payung hukum dengan Freeport.
“Freeport saya kira cukup maju perundingannya. Istilahnya, kalau mau tinggal di rumah kami boleh saja, tapi jangan kamu yang ngatur kami, kami yang atur kamu. Jadi harus berpikir kesetaraan,” ungkapnya.
“Saya kira operasi jalan, angka angka teknis dan Kementerian ESDM melakukan finalisasi legal dengan Freeport. Kemarin Tony Wenas ke kantor, dan spiritnya akan bagus ke depan,” tambahnya. [ARN]
Sebar:
