Minggu, 06 Agustus 2017
ARRAHMAHNEWS.COM, CARACAS – Majelis Konstituante baru Venezuela yang kontroversial telah memutuskan untuk memecat jaksa agung negara itu, Luisa Ortega, setelah pasukan keamanan mengepung pintu masuk kantornya di Caracas.
Putusan pemberhentian pada hari Sabtu (05/08) itu diambil sehari setelah pemerintah meresmikan badan legislatif baru bahwa Ortega, seorang loyalis yang berbalik menjadi kritikus vokal pemerintah , mengatakan bahwa mereka terpilih secara curang.
Majelis tersebut juga memutuskan agar Ortega diadili atas tuduhan “penyimpangan” saat bertugas.
Al-Jazeera melaporkan bahwa kepada wartawan, Ortega menyebut jika ia diserang saat mencoba memasuki markas besarnya, dan menuduh pemerintah berusaha menyembunyikan bukti adanya kesalahan.
“Anda tidak melihat bagaimana mereka menangani saya, bagaimana mereka menyerang saya dengan perisai,” katanya, menambahkan, “Tahukah Anda apa yang mereka coba lakukan? Menyembunyikan bukti adanya korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia di Venezuela. Saya akan terus mencela mereka dan mengekspos mereka.”
Venezuela diskors sementara dari blok perdagangan Amerika Selatan pada bulan Desember.
Majelis Konstituante Venezuela diresmikan hari Jumat (04/08), meskipun ada sejumlah protes yang mengatakan pemungutan suara dicurangi untuk mengisi majelis tersebut dengan para pendukung Maduro.
Dalam rapat pertamanya, Dewan yang beranggotakan 545 orang tersebut dengan suara bulat memilih mantan Menteri Luar Negeri Delcy Rodriguez sebagai presidennya.
Rodriguez mengutuk kritik-kritik dan kecaman luar negeri terhadap Venezuela.
“Masyarakat internasional seharusnya tidak membuat kesalahan mengenai Venezuela. Pesannya jelas, sangat jelas. Kami orang-orang Venezuela akan menyelesaikan konflik kami sendiri, tanpa adanya campur tangan asing,” katanya.
Selain menyusun konstitusi baru untuk menggantikan UUD yang diberlakukan di bawah mendiang Presiden Hugo Chavez, majelis baru akan mempunyai wewenang atas cabang-cabang pemerintahan lain dan wewenang untuk menyingkirkan pejabat pemerintah. (ARN)
Sebar:
