News Ticker

ISIS Mengertak, Seriuskah?

Propaganda-ISISJakarta, ArrahmahNews -  Pada pertengahan Maret 2014, beberapa kelompok pendukung ISIS di Indonesia mendeklarasikan berdirinya wadah baru, yakni Jama'ah Anshar Al-Daulah. Organisasi bawah tanah tersebut dideklarasikan oleh Jama'ah Tauhid Wal-Jihad (JTW), Jamaah Anshorut-Tauhid sempalan, Mujahidin Indonesia Timur, Muhajirun (sempalan dari Hizbut-Tahrir.) Yang didapuk sebagai pemimpin sementara adalah Marwan alias Abu Musa. Pada masa depan, Aman Abdurahman, sang pendiri jama'ah Tauhid Wal Jihad, diproyeksikan sebagai pemimpinnya. Sebelumnya, sekitar empat bulan lalu, di kota Hasaka (kota di perbatasan Irak-Suriah) telah dideklarasikan Majmu'ah Al-Arkhobili atau lebih populer dengan nama Katibah Nusantara Li Daulah Islamiah. Pemimpinnya Bahrumsyah asal Bandung dan wakilnya Asyikin Nur dari Malaysia. Organisasi ini mewadahi para mujahidin ISIS asal Asia Tenggara. Dapat diduga, pembentukan kedua wadah baru tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat konsolidasi pendukungnya di Indonesia. Kedua organisasi itu mempunyai hubungan satu sama lain, karena pemimpin masing-masing, baik Marwan alias Abu Musa maupun Bahrumsyah, dibina Aman Abdurahman yang juga pendiri JTW. Sekarang, Aman Abdurahman berada di penjara karena tersangkut beberapa kasus terorisme.

Banyak pihak, di dalam dan luar negeri, pemerintah ataupun masyarakat geram terhadap aktivitas ISIS akhir-akhir ini. Kenapa? Untuk menjawab hal itu, terlebih dahulu perlu dipahami latar belakang, baik ISIS maupun Al-Qaeda, karena keduanya mempunyai tujuan dan motivasi yang nyaris sama.

Bedanya, Al-Qaeda belum memandang perlu memproklamasikan khilafah karena belum ada daerah yang dikuasai penuh. Sebaliknya, ISIS telah menguasai daerah-daerah strategis di Irak dan Suriah Utara. Al-Qaeda tidak menjadikan Syiah sebagai target, sedangkan ISIS menganggap Syiah menjadi target penting karena Pemerintah Iraq sejak 2005 yang didominasi kalangan Syiah, dianggap bentukan Amerika Serikat dan Barat.

Al-Qaeda dan ISIS, yang kini tengah menjadi isu global, pada dasarnya adalah bentuk perlawanan global kelompok radikal Islam terhadap ketidakadilan dunia. Propaganda yang mereka lakukan mampu menarik perhatian anak-anak muda secara cepat dan mendunia karena mudah dicerna terkait dengan ketidakadilan di Palestina (Al-Aqsa), dominasi ekonomi Barat yang mengakibatkan kesenjangan sosial-ekonomi di negara-negara dunia ketiga termasuk di negara Islam, dan ekspansi budaya Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam, seperti hedonisme dan materialisme.

Kaum radikal Islam menganggap para pemimpin dunia Islam tidak berdaya dan tunduk kepada kemauan Barat. Pengaruh ISIS tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui jaringan maya.

Isu ketidakadilan sebagai akibat kebijakan Barat tersebut mudah dicerna di kalangan anak muda dan dampaknya memprovokasi kebencian terhadap Barat. Di kalangan kelompok termarjinalkan secara politik dan ekonomi, khususnya di kalangan radikal Islam ataupun mereka yang memahami agama secara dangkal, ideologi ISIS bisa cepat merasuk pikiran mereka.

Itulah sebabnya, banyak anak-anak muda muslim yang terhanyut pada propaganda dengan janji surga bagi mereka yang bersedia mengorbankan jiwanya (istisyadah atau berburu sahid). Tawaran insentif ekonomi bukanlah faktor utama.

ISIS dalam jangka dua tahun sejak 2014 memproyeksikan pengaruhnya di seluruh Timur Tengah, Turki/Balkan dan Afrika Tengah/Barat. Dalam periode lima tahun, pengaruhnya diproyeksikan merambah ke Asia Selatan, Asia Tengah dan Asia Tenggara.

Gebrakan ISIS di Eropa menimbulkan gejala meluasnya Islamophobia dan gerakan anti-imigran muslim. Negara-negara Barat seperti tersengat lebah berbisa, menyadari bahaya yang datang. Teroris berpotensi membahayakan semangat globalisasi yang sesungguhnya bertujuan membangun peradaban dunia yang damai.

Perkembangan ISIS di Indonesia 

Ketika Abu Ayub al-Masri (pengganti Abu Mus’ab al-Zarkawi) mendeklarasikan negara Islam Irak (ISI) pada oktober 2006 dan kemudian mengangkat Abu Umar al-Baghdadi sebagai kepala pemerintahan setahun kemudian, gemanya mulai menggelitik kaum radikal di Indonesia. Sudah ada upaya untuk mengirim mujahid ke negeri tersebut, karena walau bagaimanapun daerah konflik akan dapat dijadikan sebagai tempat pengemblengan kader.

Persoalannya, tidak mudah untuk memasuki wilayah Irak. Yordan, Suriah, dan Turki ketika itu mencegah wilayahnya sebagai transit menuju Irak. Baru setelah Abu Bakr al-Bagdadi –yang menggantikan Abu Umar al-Baghdadi– mengumumkan berdirinya Islamic State of Iraq and Levant (ISIL) mulai berlangsung pengiriman mujahin ke suriah dan Irak, meskipun jumlahnya relatif kecil. Deklarasi ISIL tersebut memicu perpecahan antara ISIL dan Al-Qaeda. Dalam hal ini Al-Qaeda di Suriah yang dikenal dengan nama Jabhatun Nusra menolak bergabung ISIL, sehingga terjadi pertempuran di antara mereka.

Seperti diketahui, Jabhatun Nusra dibentuk pada 2012, tidak lama setelah terjadinya Arab Spring di Suriah dengan tujuan penggulingan Presiden Basir al-Assad. Kaum perlawanan di Suriah dan Irak pecah menjadi tiga, yakni Jabhatun Nusra, Ahrarur Syam dan ISIL, yang masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda. Perembesan mujahidin ke kedua negara tersebut mulai meningkat karena perbatasan Suriah-Irak dan Turki-Suriah-Irak menjadi lebih terbuka.

Di samping itu, berbagai pihak luar campur tangan dengan ikut mengirimkan atau memfasilitasi kaum radikal ke Irak dan Suriah. Gelombang pengiriman mujahidin semakin membesar dengan diproklamasikannya khifalah Islamiyah pada 2014. Khilafah Islamiyah menjadi magnet tersendiri bagi mereka yang memercayainya.

Perpecahan di atas memengaruhi perpecahan di kalangan kaum radikal di Indonesia, yang masing-masing mengirimkan kadernya sesuai dengan orientasi politiknya. Tetapi bagian terbesar, berangkat untuk bergabung ISIS, baik karena alasan politik dan ideologis ataupun ekonomi yang lebih menjanjikan. Dengan terbentuknya Jamaah Anshorut Daulah dan Majmuah al-Arkhobili maka komunikasi antara ISIS dengan partnernya di Indonesia menjadi lebih terkoordinasi.

Perkembangan ini memerlukan perhatian yang lebih serius. Dampak jangka dekatnya akan memengaruhi toleransi beragama karena isu Sunni-Syiah akan mengemuka. Para pendukung ISIS yang meniru induknya akan mempertajam potensi konflik antar-sekte seperti di Irak. Dampak jangka menengah dan panjang akan lebih seru karena datangnya kaum radikal yang lebih matang dengan ideologi yang lebih radikal, kalau tidak segera diantisipasi.

Apa yang layak dilakukan? 

Semua pihak tentu sepakat, semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, birokrasi, DPR/MPR, TNI, Polri bersama masyarakat –khususnya ormas-ormas besar– bergandeng tangan mengatasi masalahnya. Bagi penulis, yang urgen dilakukan adalah, penguatan UU yang terkait terorisme dan radikalisme. Tidak perlu menyiapkan UU baru, cukup menyempurnakan UU Antiteror, UU Kewarganegaraan, UU Ormas, dan merevisi beberapa pasal KUHP yang terkait dengan isu toleransi. Semua itu harus merujuk pada ideologi negara Pancasila. Katakanlah, kita melakukan konsolidasi demokrasi.
Jangan biarkan kekuatan anti-demokrasi mengambil kendali.


[As’ad Said Ali]

Wakil Ketua Umum PBNU, mantan Wakil Kepala BIN

(Kolom Majalah GATRA, Beredar Kamis, 26 Maret 2015)

About ArrahmahNews (16642 Articles)
Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: