Pemblokiran Situs Islam Radikal, Banjir Dukungan

Blokir-Media-IslamWakil Pemimpin Redaksi (wapimred) Surya Citra Televisi (SCTV), Putut Tri Husodo mengatakan, pemblokiran situs-situs Islam radikal yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan tindakan yang berani dan patut didukung. “Saya setuju dengan tindakan pemerintah meskipun dengan segala resikonya karena tidak tidak popular, malah bisa meningkatkan popularitas media online yang diblokir tersebut,” katanya Kamis 2 April 2015. Sebelumnya, pada Jumat 27 Maret 2015 lalu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memblokir sejumlah situs web melalui surat bernomor No 149/K.BNPT/3/2015 tentang situs radikal ke dalam sistem blokir Kominfo. Dari keputusan tersebut terdapat 19 Situs Media Online yang diblokir karena dianggap menyebarkan radikalisme, menyebarkan provokasi kekerasan dan lain sebagainya.

Putut Tri Husodo menyampaikan pandangannya terkait hubungan media massa dengan isu-isu radikalisme dalam acara Seri Diskusi Pemikiran civic-Islam dengan tema ISIS: Pemberitaan dan Ideologisasi di Kantor Penerbit Nuansa Cendekia Bandung.

Tindakan pemerintah dalam kasus ini sekalipun mungkin dianggap terburu-buru atau bahkan dianggap sembrobo tetap bisa dibenarkan karena tidak melanggar hukum. “Dalam menghadapi masalah yang sedemikian cepat, tindakan cepat dibutuhkan. Memang ini ada masalah karena media online tidak memiliki lembaga otoritatif semacam radio yang memiliki lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), atau di daerah ada Komisi Penyiaran Daerah (KPID),” terangnya.

Menurut Putut, pro dan kontra muncul karena secara hukum media online tidak diatur secara ketat melalui lembaga otoritatif. “Betul UU pers kita mengakui, tapi hanya secara eskplisit. Misalnya ada sebutan pers adalah lembaga yang mengelola, mencari informasi dengan frekuensi dalam bentuk gambar, tulisan, atau menggunakan saluran lain. Kira-kira seperti itu. Nah, Di UU yang lain, di UU penyiaran misalnya, sama sekali media online tidak dianggap keberadaannya. Jadi ini ada devisit hukum, akibatnya yang mengambil tindakan di sini adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),”paparnya.

Melihat situasi tersebut Putut menyarankan agar anggota DPR dalam menyikapi kebijakan pemerintah ini juga harus melihat realitas yang terjadi secara tepat. Putut mengkritik anggota DPR-RI Hanafi Rais yang beberapa hari lalu mengatakan pemerintah Islamophobia.

“Seorang anggota DPR tidak cukup hanya berbicara seperti itu. Ia harus menyiapkan insfrastruktur hukum karena ini masalah negara dan tugasnya adalah untuk melindungi media massa itu sendiri, sekaligus melindungi publik dari konten-konten yang tidak sepantasnya dilakukan,” terangnya.

Sekalipun Putut memaklumi dan setuju dengan tindakan pemerintah, namun dirinya memberi catatan agar kebijakan dalam menanggulangi terorisme dan melindungi publik dari media-media penyebar kebencian dan seterusnya harus tetap hati-hati.

“Catatan saya terhadap pemerintah harus hati-hati dalam menilai berita. Harus selektif dan mampu menunjukkan sebuah berita yang benar-benar menyebarkan permusuhan, kebencian dan seterusnya,” tegasnya.-Ika Fibrianti. (katakini.com)

About ArrahmahNews (12188 Articles)

Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: