Nir Hasson, penulis Arab dalam artikelnya yang dimuat Koran Haaretz menilai fatwa sebagian mufti Arab terkait urgensitas bagi warga Arab untuk bepergian ke Baitul Maqdis telah membantu menyelamatkan industri pariwisata Israel. Industri pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi rezim penjajah al-Quds. Israel setiap tahunnya meraup pemasukan sekitar 11 miliar dolar dari sektor pariwisata. Angka ini setara dengan 4,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Israel. Selain itu industri ini juga menyerap tenaga kerja sekitar 200 ribu orang.
Salah satu dampak penting dari perang Agustus 2014 Israel terhadap Jalur Gaza adalah penurunan drastis pendapatan rezim ini dari sektor industri pariwisata dan kerusakan serius di sektor tersebut. Devisa sektor industri pariwisata Israel pada Agustus 2014 di banding dengan periode yang sama di tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 36 persen.
Di tahun 2013, arus wisatawan yang bepergian ke bumi pendudukan Palestina mengalami lonjakan sekitar 13 persen di banding tahun 2012, namun jumlah turis yang melancong ke Israel di tahun 2014 lebih sedikit di banding dengan tahun 2007. Pada Agustus 2014, kebanyakan turis hanya menginap satu malam di Israel. Jumlah mereka yang hanya menginap satu malam di bumi pendudukan Palestina pun tercatat 32 persen lebih banyak dari tahun 2013. Hal ini sangat berpengaruh pada pendapatan rezim ilegal ini dari sektor pariwisata.
Sementara itu, ketika keamanan sosial di bumi pendudukan akibat reaksi gerakan muqawama atas agresi brutal Israel semakin minim dan disusul dengan pendapatan sektor pariwisata rezim ini terus menurun serta industri pariwisata mengalami krisis serius, maka fatwa sejumlah mufti Arab terkait urgensitas warga Arab melancong ke Israel merupakan langkah yang diambil demi kepentingan rezim Zionis.
Fatwa tersebut selama tiga tahun terakhir terus diulang dan memicu gesekan politik serta agama di dunia Arab. Meski perilisan fatwa tersebut oleh para mufti Arab diklaim sebagai penekanan atas status Arab dan keislaman Baitul Maqdis, namun Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menilai fatwa yang mendorong melonjaknya kunjungan warga Arab ke bumi pendudukan sebagai faktor yang memicu normalisasi hubungan sejumlah negara Arab dengan rezim Zionis Israel.
Antara fatwa mufti Arab dan kebijakan negara mereka senantiasa ada korelasi secara langsung. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seperti mayoritas pemerintahan Arab yang secara sembunyi-sembunyi atau transparan bergerak untuk menormalisasikan hubungannya dengan Israel dan bahkan mereka menggalang kerjasama militer serta keamanan dengan rezim ini, maka fatwa mufti Arab ini juga dirilis dalam koridor koordinasi mereka dengan kebijakan negara-negara tersebut.
(ARN)
Sebar:
