News Ticker

Fatwa Haram BPJS “MUI” Dimata Rakyat, UU dan Syariat

JAKARTA, Arrahmahnews.com - Salah satu akun facebook bernama Khairun FA memberikan sumbangsih pemikiran dan penjelasan-penjelasan yang cukup dalam tentang Fatwa haram MUI atas BPJS, penjelasan ini bisa jadi masukan buat MUI dan para pembaca untuk membandingkannya, ini kritik yang bagus dan sopan sekali.

BPJS NPertama, penetapan denda atas penundaan bayar hutang itu sama sekali tidak sama dengan Riba Nasi'ah pak. Sebuah hadits menyatakan : "Tindakan orang mampu (jika menunda pembayaran utangnya) telah menghalalkan kehormatannya dan (membolehkan) sanksi kepadanya. (HR Ahmad, Abu Dawud ,Nasa`i ,Ibnu Majah & Al-Hakim)

Beberapa apologetik mengatakan bahwa hukuman dalam hal ini seharusnya dilakukan negara berupa ta'zir dan dalam bentuk pemenjaraan. Aneh kan ? Disuruh bayar denda tidak mau kok malah maunya dipenjarakan? Bisa anda bayangkan seandainya tidak bayar BPJS malah dipenjara alih-alih kena denda.

Bagaimanapun, mereka yang mengharamkan denda atas hutang ini pun sepakat bahwa kalaupun ada hukuman, yang berhak melakukannya adalah negara. Apakah MUI itu tidak sempat membaca bahwa BPJS ini ditegakkan melalui undang-undang dan dijalankan melalui institusinya yang dibentuk dalam BUMN ? Dalam hal ini BPJS memungut denda jelas merupakan manifestasi negara. Ulama semua sepakat bahwa pembebanan denda dalam format semacam ini, seandainya dipungut negara dan dilakukan untuk mendidik dan memberi kesejahteraan rakyat hukumnya boleh banget. ( Baca BPJS Jawab Fatwa Haram MUI, BPJS Itu Amanat UU )

Jika Perbankan Syariat yang juga banyak memiliki penyimpangan hukum dan merupakan salah satu bentuk “pembolehan sementara karena transisi gradual” diperbolehkan menerima transaksi yang syubhat dan ditempatkan pada escrow khusus dalam Pos Neraca “Transasksi Non Halal” kenapa BPJS yang urgensinya lebih luas tidak diperbolehkan mengambil denda?

Kedua, Saya enggan menuliskan berapa banyak ulama yang juga otoritatif dari belahan penjuru dunia berbeda pendapat mengenai hukum Bunga Bank (yang menarik kelebihan pembayaran lebih dari 2% denda BPJS) dan tetap disebut halal oleh mereka. Prinsipnya, kita memiliki spektrum Fikih dari yang menghalalkan bunga bank hingga mengharamkan bunga bank dan semuanya memiliki KEMUNGKINAN BENAR yang setara dan semuanya memiliki argumen dalil yang kuat. Dalam konteks kita belum menemukan institusi yang 100% bebas bunga, bertransaksi dengan institusi yang menetapkan bunga adalah diperbolehkan terutama jika kebutuhannya mendesak. Problemnya, MUI sendiri ketika menetapkan BPJS tidak sesuai syariah tersebut tidak memberikan disclosure memadai mengenai keterlibatan kita didalamnya. Apakah yang tidak syar’i itu hanya institusi BPJS-nya? Ataukah kita juga yang menikmati fasilitas kesehatannya juga terjebak dalam keharaman? Jika BPJS tidak syar’i lalu saran MUI bagi warga masyarakat bagaimana? Solusi MUI dalam hal ini apa, terutama pada periode transisional saat yang syar’i belum ditemukan? Lagi-lagi, SEPERTI BIASA, MUI tidak memberikan jawaban dan elaborasi apapun.( Baca PBNU Kritik Fatwa MUI Sebut BPJS Kesehatan Haram, MUI Jangan Obral Fatwa )

Namun demikian, bagian paling memalukan yang semoga tidak MUI kemukakan dalam alasannya yang manapun (namun sudah sempat saya baca dikemukakan oleh beberapa apologetik pro MUI), adalah kemungkinan Investasi tidak halal yang dilakukan oleh BPJS. Tentu saja kita setuju hal semacam ini, tapi jadi pertanyaan pula, apa definisi investasi halal yang dimaksudkan dalam hal ini? Apakah harus pada perusahaan yang berlabel Halal MUI atau bagaimana? Tentu saja ini harus saya kemukakan karena sangat problematis mengingat bahwa MUI pernah terlibat dalam pemberian label halal bagi perusahaan investasi emas yang ternyata melakukan penipuan.

Ketiga, MUI dalam hal ini disatu sisi menyetujui adanya jaminan sosial dengan nama apapun terhadap warga negara. Karena itu sebetulnya MUI setuju bahwa BPJS, adalah salah satu bentuk jaminan sosial yang urgensinya sama dengan pentingnya perbankan. Jika MUI bisa mentoleransi Perbankan Syariah yang memiliki banyak hal-hal yang Ribawi dengan alasan graduasi, kenapa MUI menyebut BPJS secara keseluruhan haram tanpa mempertimbangkan bahwa BPJS pun perlu graduasi tindakan dan masyarakat tidak perlu dibuat bingung dengan adanya fatwa haram yang, kalaupun fatwa itu benar, dibuat tanpa mempertimbangkan prinsip graduasi dalam implementasinya. Jika model pemikiran yang dianut oleh MUI, sebelum sesuatu 100% syar’i maka hal tersebut harus difatwa haramkan, mari kita haramkan beramai-ramai perbankan syariah yang -setelah sekian belas tahun beroperasi-tidak juga 100% syar’i. ( Baca Fatwa MUI BPJS Haram dianulir, MUI tidak Pro Rakyat dan Pemerintah )

MUI seolah tidak tahu bahwa selain makna, setiap jalinan dalil yang diuntai menjadi fatwa oleh para ulama harus juga mempertimbangkan signifikansinya. Signifikansi Fatwa MUI ini begitu buruk dalam konteks saat ini sehingga kita bisa memiliki hipotesis serius , siapa sih sebetulnya yang paling memiliki signifikansi kepentingan dalam fatwa MUI tersebut.

Fatwa ini menghantam bangunan kesadaran masyarakat kecil yang sangat mungkin bisa terbantu oleh pembiayaan yang dilakukan BPJS -dengan segala keterbatasannya itu-melalui premi yang sangat murah atau bahkan gratis, namun tiba-tiba jadi urung mempergunakanya hanya karena fatwa MUI yang tidak mempertimbangkan lingkungan.

Keempat, saya mengakui, tentu saja akan ada banyak perusahaan asuransi jiwa yang tergoncang kepentingannya dengan adanya BPJS ini. Saya sendiri merekomendasikan pemangkasan 50% biaya Asuransi Swasta di perusahaan tempat saya bekerja karena adanya kewajiban BPJS. Namun yang harus kita tekankan, alat analisis kita seharusnya adalah kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Bahwa jaminan semesta atas kesehatan masyarakat adalah prinsip nomor satu yang harus kita junjung, sehingga ketika pemerintah mendirect persepsi publik melalui berbagai regulasi yang mewajibkannya harus dibaca sebagai sebentuk rekayasa sosial yang arahnya sangat positif.

Tentu saja ada banyak problem dan hambatan, kelemahan disana-sini dan tentu saja kekurangan anggaran dalam BPJS (dan itu WAJIB diperbaiki). Tapi kekurangan yang ada itu semestinya bukan alasan untuk menjadikan BPJS sebagai institusi tiba-tiba dibuat jadi berkategori haram dan anda boleh percaya boleh tidak, adanya fatwa MUI ini bertendensi negatif terhadap sosialisasi BPJS di masyarakat. Tentu saja kami berusaha percaya bahwa fatwa MUI ini sama sekali tidak terkait dengan jejaring kepentingan asuransi jiwa swasta yang tergoncang kepentingannya, hanya saja yang harus dipahami MUI, pada setingkat masyarakat paling bawah adanya jaminan sosial yang paling minim sekalipun adalah harapan besar ketimbang situasi selama ini yang harus berhutang sana sini hanya untuk memperoleh layanan kesehatan yang paling kecil sekalipun dan anda wajib ingat, tidak banyak masyarakat yang berkesempatan menikmati nyamannya asuransi swasta. Saran saya, silahkan saja asuransi swasta mempertinggi nilai tambahnya sehingga tetap relevan dalam konteks jaminan sosial yang ada. Namun mengatakan BPJS haram karena Riba, Gharar dan Maisir sementara MUI sendiri kerap kali diam dalam substansi perkara yang sejenis, dimata saya adalah tindakan yang sewenang-wenang.

Kelima, prinsipnya, asuransi adalah salah satu wujud subsidi silang dari yang sehat kepada yang sakit. Akadnya seharusnya adalah tolong menolong. Bahwa dalam tolong menolong itu dibakukan dalam regulasi semesta dan biayanya ditarik bulanan, adalah sebuah hal yang biasa saja dalam konteks ekonomi syariah. Saya tidak menemukan alasanya dimana jika dibuat sistem collecting dari masyarakat untuk masyarakat seperti yang terjadi pada BPJS ini maka menjadi Gharar dan Maisir.

Benar bahwa pemerintah seharusnya menyelenggarakan jaminan sosial yang mencakup kebutuhan minimum kesejahteraan rakyat. Namun kesan yang saya tangkap dalam konsideran 1 Bab Rekomendasi MUI dimana dituliskan: “tanpa melihat latar belakangnya” justru membingungkan saya. Apa yang dimaksud MUI tanpa melihat latar belakangnya? Bukankah fasilitas kedokteran YANG DIKONSEPSIKAN dalam BPJS juga tidak membedakan latar belakang? Bahwa ada perbedaan kelas dan fasilitas karena perbedaan premi yang dibayarnya bulanan adalah suatu hal yang biasa dan layak dalam asumsi orang yang berakal. Yang harus kita kawal adalah meningkatkan kualitas minimal fasilitas tersebut sehingga fasilitas paling kecil sekalipun seharusnya berkategori menengah dalam layanan kesehatan dan juga mengawal implementasi teoritis tersebut sehingga implementasinya tepat. Dengan memberi gambaran seolah klasifikasi adalah hal yang menyebabkan suatu hal menjadi tidak syar’i, apakah MUI berniat memberi gambaran bahwa klasifikasi ruangan dalam perawatan rumah sakit swasta selama ini adalah juga haram?

Dalam dunia barat, premi jaminan sosial ini -dalam berbagai variasi tehnis yang saya dapat dari beberapa cerita beberapa kawan-memang sudah include di dalam besaran pajak yang dipungut dari masyarakat. Tentu saja, karena itulah, maka pungutan pajak atas mereka juga lebih besar dan pemungutannya lebih masiv serta teroranganisir sehingga agregasinya pun jadi lebih besar. Dana itulah yang dipakai untuk membiayai jaminan sosial masyarakat. Indonesia bisa saja menerapkan hal semacam itu, tapi tentu saja melewati berbagai perubahan regulasi yang panjang. Karena urgensi atas jaminan sosial ini sudah mendesak, itulah kenapa dilakukan pungutan kembali dalam pungutan yang berbeda dengan pajak. Tentu saja MUI sendiri bakal berteriak keras jika Pos Bantuan Sosial untuk lembaga sosial keagamaan dalam APBN-APBD dipotong “hanya” untuk membiayai secara keseluruhan BPJS kan?

Keenam, Pada akhirnya MUI harus ditempatkan pada tempat yang selayaknya. Bahwa MUI tidak ditempatkan pada struktur yang mengikat sama sekali dalam ketatanegaraan kita adalah point utama dan fakta bahwa rekomendasi ulama karenanya hanya mengikat sejauh orang yang percaya saja, harus disampaikan kepada masyarakat.

MUI adalah sama persis dengan Lembaga fatwa muhammadiyah atau NU yang sama sekali tidak punya hak mengikat terhadap ketatanegaraan kita dan karenanya bagi anda yang tidak percaya dengan fatwa MUI, ya sudah tinggalkan saja tanpa harus begitu tegang berdebat dengan yang percaya. Adapun tulisan ini, hanya skedar penjelasan saja bagi anda yang bingung menentukan pilihan. (ARN/Fb Khairun Fajri Arief)

Iklan

2 Comments on Fatwa Haram BPJS “MUI” Dimata Rakyat, UU dan Syariat

  1. ane blom ikut BPJS hehehehehee……………..

  2. lah..saya malah berfikir “bpjs haram, berarti asuransi swasta saya yang lain, harus saya :tutup donk?!!” saya justru berfikir “bpjs haram, asuransi jiwa saya juga haram donk”

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Fatwa MUI Ciderai Kemajemukan dan Keragaman Beragama di Indonesia | ISLAM NKRI
  2. Fatwa MUI Rusak Keragaman Beragama di Indonesia – VOA ISLAM NEWS
  3. Fatwa MUI Rusak Keragaman Beragama di Indonesia | ISLAM NKRI

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: