Fatwa MUI BPJS Haram dianulir, MUI tidak Pro Rakyat dan Pemerintah

JAKARTA, Arrahmahnews.com – Setelah ramai diperbicangkan di media sosial (Medsos) terkait fatwanya yang mengharamkan BPJS Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya meralat fatwa yang sudah dikeluarkannya tersebut. MUI berkilah bahwa tak pernah ada fatwa haram yang dikeluarkan MUI.

BPJS

Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur Abdussomad Buchori mengatakan MUI Jawa Timur belum menerima salinan fatwa haram untuk BPJS itu dari MUI pusat. Namun Abdussomad mengatakan, jika penyelenggaraan BPJS itu merugikan, sudah dipastikan haram. “Setiap fatwa yang dikeluarkan itu hasil penelitian mendalam yang jika ditemukan unsur merugikan akan diberikan fatwa haram.”

Beberapa akun media sosial berkicau – fatwa yang dikeluarkan MUI tidak ada solusinya, fatwa Haram MUI bencana rakyat, fatwa haram MUI tidak pro rakyat, Indonesia Negara berideologi Pancasila bukan ideologi Islam fatwa itu cocok kalau di Negara ber-ideologi Islam bukan di Indonesia- ini semua adalah kicauan rakyat berpenghasilan ekonomi lemah. Macam-macam kicauan netizen akhirnya MUI kebakaran jenggot dan meralat fatwa BPJS haram.

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI, Prof Jaih Mubarok, ijtima komisi fatwa MUI keputusannya bukan BPJS haram, tapi BPJS yang sekarang berjalan tidak sesuai syariah. Jadi, tak ada kata BPJS Kesehatan haram.

BPJS HaramTidak sesuai syariah itu, jelas Jaih, karena BPJS masih mengandung unsur riba dan juga ghoror atau tidak jelas akadnya.

“Karena akadnya tidak jelas, status iuran menjadi iuran dan juga ini bersifat maisyir, untung-untungan,” kata Jaih kepada wartawan, Kamis (30/7).

Nah, dengan hasil ijtima ini, menurut Jaih, MUI hanya melaksanakan kewajiban memberi pandangan hidup bagi umat muslim. Di antaranya, agar hidupnya berkah. “Kita ini sekarang kan seperti kurang berkah, kekayaan alam melimpah tapi miskin,” tuturnya.

Di sini, kata Jaih, MUI hanya memberi masukan kepada lembaga BPJS terkait hasil ijtima ini, seperti halnya bank konvensional atau asuransi konvensional yang kemudian lahir bank dan asuransi syariah. “Saya kira BPJS silakan jalan, dan juga dibentuk BPJS syariah,” tutupnya. (ARN/Tempo/NawaBerita)

About Arrahmahnews 26656 Articles
Media Aktual, Tajam dan Terpercaya

1 Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.