News Ticker

Fatwa BPJS Haram MUI, Kenapa tidak Mengharamkan Asuransi?

JAKARTA, Arrahmahnews.com - MUI adalah sama persis dengan Lembaga fatwa muhammadiyah atau NU yang sama sekali tidak punya hak mengikat terhadap ketatanegaraan kita dan karenanya bagi anda yang tidak percaya dengan fatwa MUI, ya sudah tinggalkan saja tanpa harus begitu tegang berdebat dengan yang percaya.

Berikut ini ada penjelasan menarik dari Sudut pandang yang berbeda dalam menilai fatwa BPJS Haram MUI, mungkin anda pernah menonton film Sicko, film dokumenter yang disutradarai dan diperankan sendiri oleh "orang gila" bernama Michael Moore.

Film dokumenter ini menyoroti betul pelayanan kesehatan di Amerika, negeri dengan sejuta impian. Amerika, dimata Moore, ternyata hanyalah mimpi buruk terutama di bidang kesehatan. ( Baca Fatwa Haram BPJS “MUI” Dimata Rakyat, UU dan Syariat )

bpjsaaPelayanan kesehatan disana nuansanya sangat kapitalis. Siapa yang punya uang, dialah yang didahulukan. Asuransi-asuransi kesehatan swasta berkembang besar disana, dijamin oleh negara yang memang menganut sistem kapitalis dan liberal.

Apakah negara tidak punya sistem asuransi sendiri ? Ada, karena pajak yang dibayarkan rakyat sudah mencakup kesehatan. Tetapi pelayanannya sangat minim, karena rumah sakit lebih mendahulukan asuransi swasta. Dan ini didukung pemerintah Amerika, demi mendukung perusahaan-perusahaan asuransi itu menjadi perusahaan besar.

Moore menyoroti betapa rendahnya para pengguna asuransi pemerintah itu. Mereka dilirik-pun tidak. Bahkan Moore mem-videokan seorang pasien yang masih sakit dinaikkan taxi oleh pegawai rumah sakit, supaya ia menjauh dan mencari rumah sakit lainnya. Para dokter seakan lupa dengan sumpahnya untuk mengobati orang sakit. Mereka hanya mengobati orang sakit yang ber-uang. ( Baca Fatwa MUI BPJS Haram, PBNU Pro Rakyat, MUI Pro Siapa? )

Apa yang dilakukan pemerintah dengan BPJS sebenarnya hanya ingin mengembalikan konsep negara melindungi rakyatnya, siapapun dia. Kita melihat beberapa waktu lalu, rumah sakit menjadi industri keuangan dan properti, bukan lagi mengedepankan sosial. Sebagai contoh ******* Hospital, yang sebenarnya lebih menuju kepada konsep properti. Rumah sakit dibangun diatas-nya untuk membiayai cicilan properti yang diagunkan kepada bank investasi, dengan bunga yang sangat tinggi.

Melawan hegemoni keuangan global ini tentu tidak mudah, seperti melawan suatu negara yang dibangun didalam negara. Karena itu, pemerintah harus melakukan banyak tekanan keras kepada RS ber-merk internasional dan lokal yang gayanya sok internasional, untuk menerima pasien BPJS. Hal yang tidak mudah bagi RS tersebut, karena sebenarnya mereka juga punya perusahaan asuransi sendiri. Dengan banyaknya perpindahan konsumen mereka ke BPJS, tentu kerugian mereka tidak sedikit.

Karena itu wajar ketika muncul perlawanan-perlawanan. Kita bahkan mendengar. Mei lalu, Jokowi mengancam akan mencabut ijn RS swasta yang menolak pasien BPJS. ( Baca PBNU Kritik Fatwa MUI Sebut BPJS Kesehatan Haram, MUI Jangan Obral Fatwa )

Yang disayangkan memang, pola-pola perlawanan RS swasta itu mirip dengan pola penjajahan di negara-negara timur tengah. Mereka memanfaatkan baju agama untuk melaksanakan visinya. Jadi, jangan kaget ketika misalnya kita mendengar MUI mengatakan bahwa BPJS haram, meski NU sudah lebih dulu mengatakan itu halal. ( Baca BPJS Jawab Fatwa Haram MUI, BPJS Itu Amanat UU )

Melihat latar belakang mereka yang senang investasi, mulai dari investasi bodong PT GTIS dimana MUI punya saham di dalamnya, maka apa yang mereka lakukan mempunyai kemungkinan “ada sesuatu di balik layar”, diluar agenda tersendiri semisal sebuah pesan kepada pemerintah untuk memperhatikan mereka yang dana-nya di stop, juga peluang melayani jutaan pasien BPJS dengan menjual label syariah. Latar belakang memang mempengaruhi banyak penilaian. Ah, seharusnya juga ada orang segila Michael Moore disini untuk mem-visualisasikan ada apa sebenarnya ini. ( ARN/DS/MM)

About ArrahmahNews (14657 Articles)
Media Pencerahan Rakyat

1 Comment on Fatwa BPJS Haram MUI, Kenapa tidak Mengharamkan Asuransi?

  1. tapi kenapa MUI hanya mengharamkan BPJS? asuransi lain ada fatwa nya?

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: