News Ticker

Blokade Kemanusiaan dan Kelaparan, Senjata Baru Saudi Tundukkan Rakyat Yaman

By Catherine Shakdam*

BERITA PERANG YAMAN, Arrahmahnews.com - Setelah gagal dalam misi pemboman yang dilakukannya, Para Badui Najad kini menggunakan kelaparan sebagai alat untuk menundukkan kegigihan rakyat Yaman. (Baca Misteri Perang Yaman Terungkap)

Catherine Sakhdam

Catherine Sakhdam, Jurnalis Media Internasional

Sementara pertempuran terus berkecamuk diseluruh Yaman, para Badui Najad yang mengendalikan semenanjung Arab kini menggunakan upaya baru untuk memberikan tekanan berat kepada masyarakat Yaman. Pemboman dan perusakan infrastruktur secara masif di negara itu telah gagal dalam menundukkan tekad dan semangat perlawanan penduduk dari negara termiskin di Timur Tengah tersebut. Dengan penuh kebanggaan dan kemuliaan, masyarakat Yaman dengan keras menolak untuk bertekuk-lutut kepada Bani Saud, walau kecil kemungkinannya untuk menang melawan kekuatan regional negara kaya yang dan brutal tersebut.

Sebagaimana Hasan Sufyani, seorang analis politik di Sana’a mencatat, “Rakyat Yaman memilih untuk melawan tirani bukan karena mereka merasa bahwa mereka akan menang namun karena pilihan lainnya adalah berarti mereka harus  kehilangan kemuliaan mereka. Ada beberapa pertempuran dalam kehidupan yang kita perjuangkan bukan karena kepastian menang, namun karena hal itu adalah hal benar yang harus dilakukan,” demikian ia melanjutkan”. Sudah terlalu banyak waktu bagi sebuah bangsa untuk berkubang dalam lumpur dan mengabaikan tangisan rakyatnya, inilah saat bagi anak-anak Hamdan untuk mengambil kembali tanah dan kedaulatan mereka.”

Lebih dari empat bulan sudah pertempuran ini berlangsung. Kekaisaran Arab Saudi kini menjadi begitu hina dalam kekerasan dan kesombongannya hingga kerajaan itu memilih untuk menahan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Yaman demi menghentikan tumbuhnya gerakan perlawanan yang melawan agresinya. (Baca Blokade Yaman Membunuh Warga Sipil)

Mayat Anak-anak kecil Korban Perang Yaman

Menurut PBB, hampir 12 juta rakyat Yaman kekurangan pangan. Bahkan dalam jumlah yang lebih besar lagi, sekitar 16 juta dari 23 juta rakyat Yaman tidak punya akses untuk mendapatkan air bersih. Ini adalah hasil langsung dari serangan Badui Najad ke Yaman, tapi untuk tujuan apa semua ini? dan apa kesalahan rakyat Yaman kalau mereka menolak untuk tunduk kepada tuntutan gila para Najadi itu?

Komplek sekali pelanggaran Saudi dan koalisinya tidak hanya kepada hukum internasional namun juga norma-norma kesusilaan, Raja Salman dan kroni-kroninya bekerjasama untuk melakukan sabotase terhadap bantuan kemanusiaan yang diorganisir oleh PBB bagi masyarakat Yaman, dan menjadikan hal itu sebagai salah satu ‘senjata perang’atas nama kebanggaan yang digembar-gemborkan namun sebenarnya tidak pernah ada. (Baca Staf Medis RS Yaman, Protes Blokade Bantuan Kemanusiaan Saudi dan Sekutunya)

Dan jika 17 April lalu ditandai dengan publikasi dan pemberitaan  yang mengumumkan bahwa Riyadh telah mengamankan jalur bantuan kemanusiaan senilai 274 juta dolar atas Yaman menyusul permintaan darurat  dan sebagai bagian dari program “bantuan perang” PBB, pada kenyataannya tidak ada satu paket makanan atau satu sen-pun yang sampai kepada masyarakat korban kebrutalan Saudi itu. Justru yang terjadi adalah makin intensifnya blokade atas pelabuhan-pelabuhan yang ada hingga tak ada sebiji gandumpun yang bisa melaluinya.

Media-media independen, Vice News melaporkan pada bulan Juni bagaimana pejabat-pejabat Saudi mendekati pejabat-pejabat PBB untuk menyabotase kiriman bantuan, dengan mengancam untuk menutup buku check kerajaan jika badan-badan bantuan PBB itu menolak untuk memenuhi tuntutan Saudi.

Menurut memo PBB yang diperolehnya, organisasi media itu menegaskan bahwa pemerintah Saudi telah memberlakukan persyaratan ketat untuk badan-badan bantuan, dengan memerintahkan untuk memberikan bantuan hanya terbatas pada area-area yang telah disetujui Saudi.

Sementara logika tercela itu di munculkan dengan harapan menjadi sebuah sumber kekuatan pelecut sektarianisme guna menebar perpecahan ummat dan meningkatkan tiran melalui kekacauan yang terjadi, apa yang dilakukan PBB? sebuah institusi yang mengklaim pihaknya adil dan tidak memihak? Pejabatnya mengoceh tentang prinsip-prinsip mereka yang tinggi yang mereka patuhi dan mengklaim bahwa fungsi organisasi adalah untuk mempromosikan perdamaian dan harmonisasi di dunia? Jika organisasi kemanusiaan harus tunduk pada keanehan politik ini, maka dunia benar-benar telah memasuki masa kelam dalam sejarah dan dikembalikan menjadi masyarakat barbar yang terorganisir.

Masih saja, tidak ada kekuatan politik Barat yang mau untuk menentang kejahatan perang para badui Najad di Yaman tersebut. Dalam sistem dunia dimana kapitalisme berkuasa, mereka yang kaya dan yang kuat berdiri diatas hukum. Demi menghindari keterlibatan politik, organisasi-organisasi kemanusiaan memilih untuk malu-malu menghindar dari memberikan bantuan tanpa pamrih, apalagi jika bantuan itu ada dibawah payung kantor PBB Untuk Koordinasi Bantuan Kemanusiaan (OCHA).

Dinamakan sebagai organisasi supranasional, OCHA tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi instrumen penekan, pengampunan legal, atau dalam kasus Yaman, sebagai senjata perang. Menggunakan bantuan sebagai taktik militer dan pelatihan untuk menebus rekor pelanggaran HAM-nya yang mengerikan dan entah bagaimana digunakan dalam usaha untuk cuci tangan dari kejahatan perang kejinya atas Yaman, para Badui Najad itu menyandera kebijakan PBB demi kepentingannya. Perilaku dan taktik melobi para badui Najad itu telah membuat para ahli membunyikan bel peringatan, namun apa daya, kereta terlanjur meninggalkan stasiun.

Akhir Juni lalu, ditengah laporan-laporan yang mengungkap memburuknya bencana kemanusiaan di Yaman, rezim Saudi akhirnya mengumumkan janji 244 juta dolarnya akan dibagikan diantara sembilan badan-badan PBB. Dibawah  pengumuman ini, Stephen O’Brien, sekretaris PBB untuk urusan kemanusiaan dan koordinator bantuan darurat, mengirim surat kepada Intragency Standing Comitte, sebuah badan koordinasi kemanusiaan global yang meliputi lembaga-lembaga kemanusiaan PBB serta LSM independen. Surat itu melampirkan berita press Saudi yang mengumumkan kesembilan pembagian tersebut, dan menjelaskan bagaimana dana-dana tersebut harus terlebih dahulu melalui Pusat Bantuan dan Kerja Kemanusiaan (KSC) yang dibuat Raja Salman.

“Setelah setuju dengan isi amplop itu secara keseluruhan, bagaimanapun juga, KSC berharap untuk bernegoisasi demi mencapai kesepakatan dengan setiap badan-badan yang menerima bantuan,” demikian konfirmasi O’Brien kepada press, yang secara tidak langsung telah mengungkap taktik intimidasi Riyadh.

Menariknya, hanya sedikit media-media yang menyadari pembangunan Orwellian ini! Setelah secara sepihak,(dan mari jujur saja) melegalkan perang atas Yaman, rezim Saudi ini juga ingin mendikte bagaimana seharusnya bantuan kemanusiaan di distribusikan ke negara yang terkena dampak kejahatan perang mematikannya tersebut.

Seorang  pekerja kemanusiaan PBB berkata seperti ini, “PBB  menyerahkan masalah itu kepada badan-badan tersebut. Saya tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya.” Ia juga menambahkan,” Cara sopan untuk menyebut hal ini adalah, sebuah kompromi. Cara kurang sopan untuk menyebut hal ini adalah, bantuan itu dikekang. Hal ini sangat tidak biasa bagi sebuah donatur tunggal untuk memiliki aturan substantif saat mereka memberi bantuan, apalagi bernegoisasi secara individu untuk meraih kesepakatan dengan badan-badan bantuan itu. Apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa kerajaan Saudi pada dasarnya memberi syarat kepada semua permintaan bantuan PBB dengan meminta hal-hal yang tidak bisa diterima.”

Ketika ditanya mengenai kapitulasi PBB yang terang-terangan dihadapan jutaan dolar bani Saud, O’Brien berusaha untuk merasionalisasi situasi dengan alasan defisit kesenjangan pendanaan yang sangat besar. Dengan kata lain, menyoroti orientasi kapitalis dan korup terbaru PBB,  O’Brien berkilah dalam tulisannya, “Sehubungan dengan LSM, saya menyadari bahwa ada kepekaan dalam menerima dana langsung dari KSC dan oleh karena itu, kita harus bekerja secara aktif untuk memobilisasi dana tambahan untuk dialokasikan secara langsung, atau melalui pengumpulan dana, atau kepada mitra garis depan kami.”

Namun itu hanyalah sebagian dari cerita ini. Apa yang tidak diberitahukan O’Brien kepada kita adalah, dengan menerima syarat-syarat dari Arab Saudi terhadap distribusi bantuan ke Yaman, PBB secara de facto telah melembagakan pemisahan bantuan dengan membiarkan bantuan kemanusiaan dibuat bersyarat untuk beberapa kriteria, diantaranya untuk afiliasi politik dan orientasi sektarianisme keagamaan.

Dengan menggunakan Yaman sebagai contoh, siapa yang bisa menjamin bahwa hal yang sama tidak akan direaplikasi di negara-negara lain di kawasan, seperti Suriah, Irak, Bahrain dan Libya? (ARN/RM/MM/Crescent)

Ditulis oleh Chatherine Shakdam, seorang analis politik, penulis dan komentator untuk Timur Tengah dengan fokus khusus pada gerakan radikal dan Yaman. Tulisannya telah diterbitkan dalam publikasi terkenal di dunia seperti Foreign Policy Journal, Mintpress News, the Guardian, Your Middle East, Middle East Monitor, Middle East Eye, Open Democracy, Eurasia Review dan banyak lagi.

About ArrahmahNews (13428 Articles)
Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: