NewsTicker

Analis : Bisnis Sapi PKS Menggurita

JAKARTA, Arrahmahnews.com - Berdasarkan opini Jeremy Mulholland pada artikelnya  yang dirilis The Australian Financial Review (21/08), disebutkan bahwa selama ini Departemen Pertanian, yang membawahi urusan ternak dan daging sapi impor dengan nilai menguntungkan, telah dikendalikan oleh Partai Islam Keadilan Sejahtera (PKS). Dan media tersebut lalu mendaras situasi bahwa saat ini pemerintahan Jokowi sedang melakukan bersih bersih dari segala anasir PKS.

SAPI_PKSPenyebabnya, tulis media Australia para bos PKS selama era berkuasanya menyia-nyiakan miliaran dolar dari perdagangan internasional, penerimaan pajak dan dana anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan pasokan industri ternak.

Lebih lanjut media tersebut menyoroti keterlibatan mantan menteri pertanian Suswono dan mantan ketua PKS Luthfie Hasan Ishaq yang tertangkap KPK karena kasus korupsi dan skandal seks plus sapi yang saling terkait. Kekuatan cengkraman PKS lalu berlanjut pada kendali Anis Matta dan Hilmi Aminuddin akan halnya, semua berubah saat Jokowi muncul.

Dalam konteks ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang merupakan "orangnya" Wakil Presiden Jusuf Kalla, merespons kritik publik di mana selama ini kementeriannya seolah tertidur tidak melakukan apapun dan membiarkan bahan kimia berbahaya masuk dalam sapi impor.

Sejak 2011 departemen pertanian telah memiliki kebijakan nol toleransi pada impor yang mengandung hormon pertumbuhan seperti trenbolone asetat. Namun, pada akhir Mei 2015 pers Indonesia melaporkan bahwa setidaknya 10 dari importir terbesar (termasuk Great Giant Livestock dan Elders Indonesia) berada di bawah penyelidikan karena diduga menggunakan zat penggemuk ternak berbahaya seperti albuterol dan clenbuterol.

Untuk mengatasi publikasi jelek, Jokowi lalu mereshuffle kabinet dan mencoba untuk melonggarkan cengkeraman jaringan kekuasaan PKS di kementerian pertanian dengan mengurangi segala bengkakan kuota impor. Amran lantas mengalihkan perhatian publik dengan klaim perlunya swasembada nasional yang dicurigai hanya nama lain dari “politik balas dendam” melawan Australia dengan adanya pembatasan kuota mendadak pada kuartal kedua.

Lebih lanjut AFR mengkritisi gagasan proyek pengadaan sapi senilai $ 100 juta di Pulau Buru yang dikhususkan menggantikan cara impor tradisional dengan program inseminasi buatan. Bukan dari sisi efektifitas, melainkan pengadaan sapi pada proyek-proyek didukung oleh impor sapi oleh negra dalam zona bahaya terinfeksi penyakit kaki dan mulut seperti Brazil, India dan Malaysia.

Di mana dalam bahasa mantan direktur jenderal peternakan Prabowo Respatiyo Caturroso, bila ada outbreak Indonesia bisa merugi 5 miliar dollar. Sehingga “Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat ternak adalah pilihan kami paling aman”. Sebutnya. [AFR/ARN]

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: