ANKARA, Arrahmahnews.com – Dua orang menteri dari Partai Demokrasi Rakyat Kurdi Turki (HDP) telah mengundurkan diri dari pemerintahan interim di negara itu pada hari Selasa (22/9) kemarin, sebagaimana dilaporkan AFP. (Baca 30 Jet F-16 Turki Bombardir Basis PKK di Kurdistan Irak)
Menteri Urusan Uni Eropa, Ali Haydar Konca, dan Menteri Pembangunan, Muslum Dogan, telah bergabung dengan pemerintahan sementara sebelum pemilu cepat yang akan dilaksanakan pada 1 November. Padahal ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Turki perwakilan partai pro-Kurdi menduduki kursi di pemerintahan. (Baca Kejahatan di Fau’ah dan Kafrya Perintah Langsung dari Turki)
Mengenai pemilu ulang yang akan dilaksanakan pada bulan November itu sendiri, Pemimpin Partai Rakyat Demokratik pro-Kurdi (HDP) mengatakan bahwa “tidak mungkin” menggelar pemilu pada bulan November karena kondisi yang tidak stabil dan tidak mungkin digelar di daerah tenggara Turki.
“Teman-teman kita yang berasal dari tenggara Turki tidak memberikan kabar baik. Mereka mengatakan melakukan kampanye pemilu pada kondisi seperti ini adalah mustahil. Ini adalah tujuan dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Mereka tidak akan mampu mengamankan kondisi yang diperlukan untuk pemilu,” ungkap Selahattin Demirtas seperti dikutip oleh surat kabar Turki Hurriyet Daily News, pada hari Rabu 2 September lalu.
Demirtas lebih lanjut mengatakan bahwa pemilu tidak dapat diselenggarakan jika kekerasan terus berlangsung. Namun, ia juga mengingatkan bahwa memboikot pemilu tidak ada dalam agenda partainya. “Jika kekerasan terus berlanjut, pemilu tidak dapat dikendalikan. Tidak mungkin mengambil jajak pendapat dalam situasi seperti ini”. (ARN/RM/RT)
