RIYADH, Arrahmahnews.com – Seorang pangeran Saudi mengatakan 80 persen dari keluarga kerajaan mendukung seruannya untuk melakukan kudeta terhadap Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, berserta dengan dua pangeran penerusnya.
Dia juga mengatakan bahwa Putra Mahkota Nayef bin Mohammad dan Wakil Putra Mahkota Salman bin Mohammad harus “dihukum dan dibuang.”
Pangeran, yang namanya belum terungkap untuk alasan keamanan, sebelumnya menulis dua surat yang menyerukan pemberontakan dari dalam jajaran kerajaan.
“Bukan rahasia lagi bahwa masalah yang paling serius dihadapi kerajaan Saudi adalah penyakit dan mental Raja Salman yang terganggu, yang telah membuat raja sepenuhnya tunduk pada kontrol anaknya,” salah satu isi surat mengungkap.
Surat itu juga menyerukan kepada 13 anak yang masih hidup dari Ibn Saud untuk menghasut kudeta, mengatakan, “Mereka harus mengkudeta Raja Salman, yang arogan, dan Putra Mahkota Mohammad bin Nayef yang semberono serta Deputi Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang menghancurkan tanah air”.
Awal pekan ini, majalah Guardian menuliskan ada keresahan dan kekhawatiran di kalangan keluarga kerajaan pada kepemimpinan Raja Salman, sejak naik tahta pada bulan Januari setelah kematian Raja Abdullah bin Abdulaziz Al Saud.
Sementara itu, majalah Times memperoleh surat ketiga dari pangeran lain, yang mencatat bahwa sebagian besar anak dan cucu dari pendiri negara sangat gembira “seseorang mengambil inisiatif” untuk menyerukan kudeta istana.
Tekanan Tragedi Mina dan Krisis Ekonomi
Sementara itu, Arab Saudi telah mendapat kecaman keras atas keteledoran dalam penanganan haji hingga menyebabkan tragedi Mina yang menewaskan ribuan jamaah haji.
Di sisi lainKerajaan juga tengah berjuang menghadapi anjloknya harga minyak, yang turun lebih dari 50 persen pada tahun lalu. Awal pekan ini, Financial Times melaporkan bahwa Riyadh telah menarik USD 70 miliar dari dana investasi luar negeri dalam rangka untuk menopang posisi fiskal.
Rezim Al Saud juga menghadapi kritik atas operasi militer yang mematikan terhadap tetangga Yaman, yang diluncurkan pada 26 Maret – tanpa mandat PBB – dalam upaya untuk melemahkan gerakan Houthi Ansarullah Yaman dan mengembalikan kekuasaan mantan Presiden buronan Abd Rabbuh Mansour Hadi , sekutu setia Riyadh.
Dalam sebuah wawancara dengan Press TV, aktivis politik Mark Mason mengatakan bahwa “intrik istana mengenai monarki Arab Saudi bukanlah sesuatu yang mengejutkan kita”.
“Saya percaya bahwa ada perbedaan pendapat dalam keluarga Saudi dan kita bisa mengharapkan lebih di masa depan,” tambah Mason.
Dia lebih jauh menjelaskan monarki Saudi sebagai “abad pertengahan” dengan sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia, eksekusi dan kejahatan perang sehubungan dengan agresi ilegal terhadap Yaman. [ARN/Ptv]
Sebar:
