News Ticker

Jokowi Turunkan Harga Solar, Premium Tetap

JAKARTA, Arrahmahnews.com - Momentum penguatan tajam rupiah langsung dimanfaatkan pemerintah. Pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid 3 yang rencananya dilakukan hari ini, dipercepat satu hari, menjadi diumumkan kemarin.

Harga Solar Turun

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada tiga tema dalam paket kebijakan jilid 3. Pertama, penurunan harga BBM, listrik, dan gas. Kedua, perluasan kewirausahaan penerima kredit usaha rakyat (KUR). Ketiga, penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan investasi. ''Untuk BBM, harga solar turun, sedangkan premium tetap,'' ujarnya di Kantor Presiden kemarin (7/10).

Darmin menuturkan, berdasar kalkulasi Pertamina, harga solar subsidi turun Rp 200 dari Rp 6.900 per liter menjadi Rp 6.700 per liter. Demikian pula solar nonsubsidi yang saat ini dijual di kisaran Rp 8.200–Rp 8.450 per liter (sesuai wilayah distribusi), juga turun Rp 200 per liter. ”Ini berlaku tiga hari setelah diumumkan (Sabtu, 10 Oktober pukul 00.00),” katanya.

Darmin menyebut, beberapa komoditas energi lain yang selama ini sudah mengikuti mekanisme pasar, sudah turun sejak 1 Oktober 2015, misalnya, avtur atau bahan bakar pesawat untuk penerbangan internasional turun 5,3 persen, avtur untuk domestik turun 1,4 persen, elpiji 12 kilogram (kg) turun dari Rp 141 ribu menjadi Rp 134 ribu, pertamax turun dari 9.250 per liter menjadi Rp 9 ribu per liter, serta pertalite dari Rp 8.400 per liter menjadi Rp 8.300 per liter. ”Ini semua bagian dari upaya memberikan insentif bagi industri dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ucapnya.

Terkait tidak ikut turunnya harga premium, Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto mengaku, saat ini harga keekonomiannya masih di atas harga jual Rp 7.400 per liter (Jawa-Madura-Bali/Jamali) dan Rp 7.300 per liter (luar Jamali). ”Jadi saat ini belum bias (diturunkan),” ujarnya.

Berdasar informasi yang dihimpun, opsi mengurangi atau menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen agar harga premium dan solar bias turun di kisaran Rp 500 per liter, ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, pemerintah ingin konsisten menjalankan reformasi subsidi energi. Pemerintah pun tak mau memaksa Pertamina menurunkan harga premium karena harga saat ini sudah di bawah harga keekonomian.

Lantas, apakah penguatan tajam nilai tukar rupiah saat ini belum bisa menurunkan biaya impor BBM? Dwi menerangkan, dalam kalkulasi harga BBM saat ini, Pertamina masih menggunakan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah dalam tiga bulan terakhir yang di kisaran Rp 13.900 per USD.  Karena itu, jika penguatan rupiah saat ini terus berlanjut, Pertamina membuka kemungkinan untuk menurunkan harga premium maupun solar. ”Iya, tentu nanti kami hitung lagi. Pertamina kan sangat mendukung upaya pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap harga (BBM),” katanya.

Dwi mengakui, dalam skema Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini, pemerintah menetapkan akan melakukan penyesuaian harga BBM jenis premium dan solar tiap tiga bulan. Namun, saat negara membutuhkan stimulus untuk menggerakkan ekonomi, apalagi jika nilai tukar rupiah terus menguat, penyesuaian harga tidak harus menunggu tiga bulan. ”Jadi bisa kita evaluasi kapan saja,” ucapnya.

Terkait penurunan harga gas industri, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pemerintah akan menurunkan harga jual gas dari hulu kepada industri pupuk dan petrokimia sebesar USD 1–2 per juta british thermal unit (mmbtu). Demi menurunkan harga gas ini, pemerintah pun harus rela menurunkan bagian dari Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) sektor migas sekitar Rp 12 triliun ketika berlaku 1 Januari 2016 mendatang. ”Istilahnya, kita share the pain (berbagi penderitaan dengan industri yang terkena krisis),” katanya.

Di sektor listrik, pemerintah juga menurunkan tarif listrik untuk pelanggan industri golongan I3 dan I4 sebesar Rp 12–13 per kWh. Selain itu, ada diskon 30 persen untuk pemakaian malam di luar beban puncak, yakni pada pukul 23.00–08.00. Ada pula penundaan pembayaran tunggakan tagihan listrik bagi pelanggan industri yang mengalami kesulitan cash flow serta rawan PHK. Jadi, tahun ini hanya diwajibkan membayar 60 persen dari tunggakan dan 40 persen lainnya bisa dicicil setahun ke depan. ”Ini akan sangat meringankan dan bermanfaat bagi perusahaan padat karya,” ucapnya.

Terkait poin relaksasi KUR, Darmin menyebut, programnya sudah dimulai dengan menurunkan bunga dari 22 persen menjadi 12 persen. Selain itu, penerima KUR akan diperluas. Tujuannya, agar semangat kewirausahaan di masyarakat bisa terus didorong. Sebelumnya, keluarga yang memiliki penghasilan tetap, misalnya suami seorang pegawai, maka tidak boleh menerima KUR karena dinilai konsumtif.

Padahal, lanjut Darmin, banyak sekali istri dari suami yang bekerja sebagai pegawai, juga membuka usaha seperti salon maupun toko kelontong atau warung kopi. Dengan skema yang baru, maka si istri tersebut berhak mendapat KUR. ”Jadi asalkan digunakan untuk kegiatan produktif, boleh menerima KUR,” jelasnya.

Poin ketiga dalam paket kebijakan jilid 3 adalah penyederhanaan izin pertanahan. Selama ini, investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia harus mengurus izin dengan rumit dan memakan waktu sangat lama. Akibatnya, selain menurunkan minat investasi, juga menunda realisasi investasi. ”Maka, sekarang dilakukan penyederhanaan besar-besaran,” kata Darmin.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, beberapa izin dan prosedur bakal dipangkas. Misalnya, percepatan permohonan informasi ketersediaan lahan dari tujuh hari menjadi tiga jam. Lalu, ada percepatan pengurusan hak guna usaha (HGU) dari 30–90 hari menjadi 20 hari kerja untuk lahan seluas hingga 200 hektare dan 45 hari kerja untuk lahan di atas 200 hektare. Kemudian, izin perpanjangan HGU dipersingkat dari 20–50 hari menjadi tujuh hari kerja untuk tanah hingga 200 hektare dan 14 hari kerja untuk tanah di atas 200 hektare.

Adapun untuk permohonan hak guna bangunan (HGB) atau hak pakai, dipersingkat dari 20–50 hari kerja menjadi 20 hari kerja (sampai dengan 15 hektare) dan 30 hari kerja untuk tanah di atas 15 hektare. Sedangkan perpanjangan HGB dipersingkat dari 20–50 hari menjadi lima hari kerja untuk tanah sampai dengan 15 hektare dan tujuh hari kerja untuk tanah di atas 15 hektare. Selain itu, penyelesaian pengaduan dipersingkat dari lima hari kerja menjadi dua hari kerja. Poin penting lainnya, kata Ferry, untuk perpanjangan hak penggunaan lahan, maka tidak diperlukan lagi syarat seperti saat baru mengajukan permohonan. ”Jadi, cukup kami evaluasi, kalau semua beres, langsung diterbitkan izin perpanjangannya,” jelasnya.

Dari pelaku usaha, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengatakan sejauh ini paket kebijakan jilid I, II hingga III disambut positif oleh pelaku usaha. Kalaupun ada sedikit pro dan kontra itu wajar terjadi karena beragam kepentingan yang terkait kebijakan itu.”Untuk jilid III ini juga pasti ada pro dan kontra tapi itu wajar-wajar saja,” ujarnya.

Dia mengakui penurunan harga BBM masih terlalu kecil, sebab solar hanya turun Rp 200 per liter, pertamax Rp 250 per liter dan pertalite Rp 100 per liter. Bahkan, harga premium tidak diturunkan sama sekali karena alasan tertentu.”Kita tetap sambut baik keputusan itu meski khawatir dampaknya tidak akan sebesar yang diharapkan,” tuturnya.

Meski penurunan harganya kecil namun Jongkie berharap hal itu bisa menjadi stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Setidaknya Gaikindo berharap paket-paket kebijakan ekonomi itu mampu menahan penurunan penjualan mobil pada tahun ini. “Kita masih pada target 750 ribu hingga 1 juta unit, belum naik belum turun,” katanya.

Terkait dengan penurunan tarif listrik, Jongkie juga menilai persentasenya sangat kecil. Dia malah menilai diskon 30 persen tarif listrik untuk penggunaan malam hari akan banyak dimanfaatkan oleh industri. Pasalnya, banyak yang sudah memiliki sif kerja malam.”Konsumsi listrik masing-masing merek mobil beda-beda, jadi susah kira-kiranya,” kata dia.

Setelah paket jilid III keluar, Jongkie yakin, masih ada lagi jurus-jurus lain yang akan dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Apalagi pasar valuta asing dan saham sepertinya menyambut positif kebijakan-kebijakan itu.”Meski penurunan harga BBM dan tarif listrik sangat kecil tapi harapan kami efek snowball-nya besar dan berdampak positif,” jelasnya.

MENGUAT

Penguatan tajam rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terus berlanjut. Bahkan, di pasar spot, kemarin rupiah mencatat penguatan harian terbesar sepanjang enam tahun terakhir. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menuturkan, penguatan tajam rupiah dalam tiga hari terakhir tak lepas dari dorongan kombinasi faktor eksternal dan internal. ”Itu memicu pembalikan modal dari AS ke emerging markets, termasuk Indonesia,” ujarnya di Kantor Presiden kemarin (7/10).

Sebagai gambaran, dalam dua hari terakhir saja, ada USD 82 juta dana tambahan yang dialokasikan manajer investasi asing ke pasar modal Indonesia. Menurut Mirza, faktor eksternal terkait melemahnya recovery perekonomian AS yang lantas meredam isu kenaikan suku bunga Bank Sentral AS atau The Fed, memicu penguatan mata uang global terhadap USD. ”Investor atau spekulan yang tadinya memegang dolar sudah mulai melakukan cut loss (jual rugi),” katanya.

Sementara itu, dari internal, Mirza menyebut, rilis paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah mendapat respons positif pasar. Reformasi struktural itu, diyakini dalam jangka menengah panjang akan menurunkan inflasi dan meningkatkan suplai valas di dalam negeri. ”Makanya orang mulai jual dolar yang sebelumnya ditumpuk untuk spekulasi,” ucapnya.

Data Jakarta Interbank Spot Dollar Offered Rate (Jisdor) yang dirilis BI menunjukkan, kemarin rupiah ditutup di level 14.065 per USD, menguat signifikan hingga 317 poin dibanding penutupan hari sebelumnya yang di posisi 14.382 per USD. Level 14.065 per USD tersebut merupakan yang terkuat sejak 31 Agustus 2015 lalu. Sementara itu, di pasar spot, rupiah sudah menguat lebih tajam. Data Bloomberg menunjukkan, kemarin rupiah langsung dibuka menguat di level 14.179 per USD dari penutupan sebelumnya di 14.241 per USD. Setelah itu, rupiah tak sekalipun melemah, hingga mencatat level terkuat di 13.711 per USD, sebelum akhirnya ditutup pada sore kemarin di level 13.821 per USD, atau menguat 2,95 persen.

Penguatan tersebut menempatkan rupiah di posisi ke dua mata uang di kawasan Asia Pasifik yang berhasil menaklukkan USD. Kemarin, USD memang babak belur karena larinya dana investor dari Negeri Paman Sam. Malaysia mencatat penguatan harian 3,51 persen atau yang terbesar sepanjang 17 tahun terakhir. Dari 13 mata uang utama di Asia Pasifik, hanya dolar Australia dan dolar New Zealand yang gagal membukukan penguatan terhadap USD. Mirza menerangkan, aliran modal yang kembali ke Indonesia membuat situasi pasar keuangan dan pasar modal kian kondusif. Tak hanya rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menguat, tapi juga di pasar surat utang negara (SUN). Dia menyebut, yield atau imbal hasil SUN yang sebelumnya sempat mendekati level 10 persen, kemarin sudah turun tajam ke kisaran 8,7 persen. ”Ini sangat bermanfaat karena berarti biaya utang pemerintah turun,” jelasnya.

 Namun, penguatan rupiah juga harus dibayar mahal. Sejak tekanan bertubi-tubi dalam satu bulan terakhir, BI terus berjibaku meredam anjloknya rupiah dengan melakukan operasi moneter di pasar uang. Akibatnya, cadangan devisa pun langsung terkuras. (ARN/BerbagaiMedia)

About ArrahmahNews (14632 Articles)
Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: