ANKARA, Arrahmahnews.com – Polisi Turki menggerebek kantor sebuah majalah dan menangkap kedua editornya atas sebuah berita yang mengatakan bahwa hasil pemilu Turki akan menyebabkan sebuah perang sipil. (Baca juga: Harian Turki Pecat 5 Wartawan dan 2 Kolumnis Karena Kritik Pemerintah)
Majalah berita Nokta, mengatakan pada hari Senin (2/11)kemarin bahwa polisi menyerbu kantornya di pagi hari setelah kantor kejaksaan Istanbul melarang distribusi edisi terakhir majalahnya.
Edisi terakhir majalah tersebut mengangkat berita mengenai Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan mengatakan bahwa tanggal 2 November adalah “Hari dimulainya perang sipil”. Berita ini diangkat setelah partai Erdogan, AKP, memenangkan pemilu pada hari Minggu, dan kembali menjadi mayoritas di parlemen setelah sebelumnya kalah dalam pemilu Juni. (Baca juga: Kemenangan Erdogan dan Keresahan Politik Turki)
Pemerintah Turki Bungkam Media
Pihak majalah juga mengatakan bahwa pimpinan redaksi Cevheri Güven, dan manajer pelaksana sekaligus perwakilan dari pemilik, Murat Çapan telah ditangkap dalam penggerebekan tersebut.
Hal ini kontan menjadikan kelompok HAM dan pihak oposisi Erdogan menuduhnya telah berusaha membungkam kritik media oposisi terhadapnya maupun kebijakan pemerintahannya. (Baca juga: RSF; Erdogan Harus Berhenti Mengancam Wartawan)
Nokta juga pernah digerebek dua bulan lalu atas gambar ejekan terhadap Erdogan yang menunjukkan presiden Turki itu sedang melakukan foto selfie dengan jenazah seorang prajurit. Gambar tersebut mengacu pada bentrokan antara pemerintah dan milisi Kurdi serta komentar Erdogan yang menunjukkan ekspresi bahagia di pemakaman seorang prajurit yang tewas dalam bentrokan. (Baca juga: Erdogan Mengancam Wartawan Penyebar Video Truk Pembawa Amunisi ke Suriah)
“Betapa bahagia keluarga dan semua kerabat dekatnya, karena Ahmet telah mencapai tempat yang sangat suci,” ungkap Erdogan kala itu.
Pada hari Senin kemarin, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa(OSCE) mengecam pemilu parlemen Turki yang dilaksanakan pada hari Minggunya. Mereka mengatakan bahwa penindasan pada media, kekerasan dan berbagai masalah keamanan lainnya telah merusak pemilu.(ARN/RM/PTV)
Sebar:
