News Ticker

Kasus Kuota Haji, Saksi Ungkap Ade komarudin dan Patrialis Akbar Minta Jatah Sisa Kuota Haji 2010

"Ada permohonan kuota haji dari Ade Komaruddin. Patrialis Akbar ada," kata Zainal saat bersaksi untuk mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/11)

JAKARTA, Arrahmahnews.com – Eks Direktur Pelayanan Haji Kementerian Agama Zainal, Abidin Supi, mengatakan ada permintaan kuota haji dari anggota DPR Fraksi Golkar Ade Komarudin dan eks Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Baik Ade maupun Patrialis meminta jatah sisa kuota haji nasional tahun 2010. (Baca juga: Kasus Korupsi Haji, SDA ‘Mantan Menag Era SBY’ Tantang Jaksa Tipikor)

“Ada permohonan kuota haji dari Ade Komaruddin. Patrialis Akbar ada,” kata Zainal saat bersaksi untuk mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/11).

Keduanya menggunakan jatah yang disediakan pemerintah untuk pemanfaatan sisa kuota haji bagi DPR dan instansi terkait. Di tahun 2010, ada pemanfaatan sebanyak 169 kursi dari anggota DPR Komisi VIII dan 309 kursi dari anggota parlemen non-Komisi VIII.

Setelah nama diajukan ke Kementerian Agama, maka akan diurus oleh bagian Pelayanan Haji. Zainal dan timnya memiliki waktu lima hari untuk memutuskan siapa yang lolos dan siapa yang tidak. (Baca juga: Gelar Haji Tak Disebut JPU SDA Berang)

“Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan permohonan hanya lima hari. Subdit menyeleksi, membuat proritas, dan membuat surat pengantar ke Kanwil guna pelunasan jamaah yang sudah memiliki nomor kursi,” katanya.

Merujuk berkas dakwaan, SDA dijerat dua kasus. Kasus pertama adalah kasus haji yang disebut merugikan negara Rp 27 miliar.

Mantan Ketua Umum PPP ini disangka telah memanfaatkan pengadaan ibadah haji dengan cara melakukan korupsi dan penyelewengan di sektor pengadaan katering, pemondokan, transportasi dan atau penyelewengan kuota jemaah. Korupsi dilakukan dalam rentang anggaran 2010 hingga 2013. (Baca juga: SDA Cokot Amien Rais dan Megawati Dalang Korupsi Haji)

SDA didakwa memperkaya orang lain seperti jajaran pegawai negeri di Kementerian beserta anggota DPR seperti Hasrul Azwar. Hasrul disebut mendapat keuntungan senilai SAR 5,8 juta.

Atas perbuatannya tersebut, SDA disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1. (ARN/MM/CnnIndonesia)

About ArrahmahNews (12484 Articles)

Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: