TELAK! Dokumen Ini Mematahkan Tuduhan BPK kepada Ahok Terkait Sumber Waras

8 Desember 2015,

JAKARTA, ARRAHMAHNEWS.COM – Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil audit investasi pembelian Rumah Sakit Sumber Waras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. BPK menuduh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bersalah membeli 3,6 hektare senilai Rp 755 miliar lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat itu pada 2014.

Basuki alias Ahok punya dalih untuk mematahkan tuduhan itu. Bagaimana fakta sebenarnya? Berikut ini dokumen dan keterangan-keterangan yang dimuat Koran Tempo edisi 8 Desember 2015.

Lokasi Salah

BPK: Lokasi lahan Sumber Waras bukan di Jalan Kiai Tapa, tapi di Jalan Tomang Utara.

Ahok: Lokasi tanah Sumber Waras seluas 3,6 hektare itu berada di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat bukan di Jalan Tomang.

FAKTA: Berdasarkan sertifikat Badan Pertanahan Nasional pada 27 Mei 1998, tanah itu berada di Jalan Kiai Tapa. Statusnya hak guna bangunan nomor 2878.

Peta Lokasi Rs Sumber Waras

Sertifikat RS Sumber Waras

NJOP Keliru

BPK: Karena letaknya di Jalan Tomang Utara, basis pembelian lahan Sumber Waras memakai nilai jual obyek pajak jalan itu Rp  7 juta per meter persegi.

Ahok: Penentu NJOP Sumber Waras adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menyebutkan pajak lahan itu mengikuti NJOP Jalan Kiai Tapa.

FAKTA: Faktur yang ditandatangani Satrio Banjuadji, Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol menyebutkan tanah itu di Jalan Kyai Tapa dengan NJOP sebesar Rp 20,7 juta.

NJOP RS Sumber Waras

Kerugian

BPK: Pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara Rp 191 miliar karena ada tawaran PT Ciputra Karya Utama setahun sebelumnya sebesar Rp 564 miliar.

Ahok: Tawaran Ciputra itu ketika nilai jual obyek pajak belum naik pada 2013. Pada 2014, NJOP tanah di seluruh Jakarta naik 80 persen.

FAKTA: Berdasarkan data SIM PBB-P2 dari Direktorat Jenderal Pajak, NJOP lahan Sumber Waras  yang ditentukan pada 2013 naik dari Rp 12,2 juta sedangkan pada 2014 Rp 20,7 juta.

Pembelian tanpa kajian

BPK: Pembelian lahan Sumber Waras kurang cermat karena tanpa kajian dan perencanaan yang matang.

Ahok: Dibahas dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD 2014: Pembelian tercantum di KUA-PPAS 2014 perubahan yang ditandatangani empat pimpinan DPRD 2014-2019: Ferrial Sofyan, Triwisaksana, Boy Bernadi Sadikin, dan Lulung Lunggana. (ARN)

Sumber: Gentaloka

About ArrahmahNews (12216 Articles)

Media Pencerahan Rakyat

48 Comments on TELAK! Dokumen Ini Mematahkan Tuduhan BPK kepada Ahok Terkait Sumber Waras

  1. ahok memang lawan tangguh.

    • Coba di tawarkan ke pengusaha lainnya kalau tanah sumber waras itu nggak disamperin. Pemerintah bisa untung kan.

      • Solehokok // Mar 15, 2016 at 8:05 am //

        Sulit itu. Karena peruntukan tanah itu TIDAK BISA bergeser dari rumah sakit atau pelayanan umum. Klo bisa diganti jadi komersial sih….dah dari dulu laku mBak.

    • bukan tangguh pak..tapi kalau memang ga melakukan apakah bisa kebenaran dipersalahkan…

    • ini bantahan dan alasannya….
      https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/13006718_10206458673401662_5785067523578772915_n.jpg?oh=8b42b5b507cd6a49570aa278b446c7df&oe=57ABAFB0

      Bahwa tanah di mana RS Sumber Waras berdiri memiliki 2 sertifikat.

      Bahwa Tanah Rumah Sakit Sumber Waras lengkap dengan segala fasilitasnya yang terletak di Jalan Kyai Tapa ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dimiliki oleh Shin Min Hui yang telah berubah nama menjadi Perkumpulan Sosial Candra Naya (PSCN). Pimpinan PSCN

      Bahwa I Wayan Suparmin dilaporkan ke polisi oleh Kartini Muljadi pada Maret 2015, divonis bersalah oleh PN Jakarta Barat tetapi telah dilepas di tingkat banding oleh PT DKI Jakarta.

      Bahwa Berdasarkan keputusan pengadilan tinggi tersebut PSCN adalah pemilik sah tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dan lokasinya berada di Jalan Kyai Tapa.

      Bahwa tanah Sumber Waras di bagian belakang yang lokasi fisiknya berada di Jalan Tomang Utara ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan berakhir pada 26 Mei 2018 adalah Tanah ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta.

      Dapat dibayangkan tanah bersertifikat HGB yang sebentar lagi akan habis masa pakainya dan dapat diambil pemerintah demi kepentingan umum itu malah dibeli Ahok dan dibayar dengan uang rakyat sebesar Rp 800 milyar.

      Dengan kekalahan Kartini Muljadi oleh I Wayan Suparmin di pengadilan tingkat banding, artinya tanah Sumber Waras bagian belakang yang bersertifikat HGB dan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki akses sama sekali ke Jalan Kyai Tapa (lihat peta lokasi lahan).

      Berikut ini kronologi terjadinya transaksi jual-beli tanah Sumber Waras bersertifikat HGB seluas 3.2 hektar oleh Ahok / Pemda DKI Jakarta:
      1. Pada tanggal 28 Oktober 2013 terbit disposisi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama untuk “membeli Rumah Sakit Sumber Waras”., membeli bukan membeli tanah/lahan Sumber Waras.

      2. Pada tanggal 14 Nopember 2013, Pengusaha Ciputra melalui PT CKU dan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) menandatangani kesepakatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (APPJB) No. 07, dengan harga Rp 15,5 juta per meter persegi. Jadi jelas bahwa sebelum tanah Sumber Waras yang bersertifikat HGB dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta, YKSW telah menandatangani APPJB dengan PT CKU.

      3. Pada Tanggal 2 Desember 2013, Ahok menolak perubahan peruntukan lahan dari Suka Sarana Kesehatan (SSK) menjadi Wisma Susun.

      4. Pada Tanggal 12 Desember 2013, Ahok bertemu pihak Sumber Waras dan bersepakat akan membeli tanah Sumber Waras dibawah harga NJOP.

      5. Pada Tanggal 27 Desember 2013, terbit Pergub No 175/2013 tentang NJOP Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan untuk tahun 2014.

      6. Pada Tanggal 12 Mei 2014, dalam rapim diputuskan untuk membeli tanah Sumber Waras menggunakan harga NJOP sesuai Pergub No 175/2013 sebesar Rp 20,755 juta per meter persegi.

      7. Pada Tanggal 6 Juni 2014, Ahok bertemu dengan pihak YKSW dan sepakat tanah Sumber Waras dibeli dengan harga NJOP.

      8. Pada Tanggal 11 Juni 2014, rapat pembelian tanah Sumber Waras

      9. Pada Tanggal 16 Juni 2014, Kepala Dinas Kesehatan membuat Nota Dinas bahwa tanah Sumber Waras tidak dijual. Kepala Dinas Kesehatan juga memberi alternatif, Rumah Sakit Jantung dan Kanker dapat dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah ada di Sunter.

      10. Pada Tanggal 23 Juni 2014, Ahok mengirim surat tentang KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Ferial dengan memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

      Catatan: Yang diminta Ahok untuk dianggarkan adalah pembelian Rumah Sakit Sumber Waras bukan tanah Sumber Waras.

      11. Pada Tanggal 27 Juni 2014, pihak Rumah Sakit Sumber Waras mengajukan penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta, ditandatangani oleh Jan Darmadi dan Kartini Muljadi.

      12. Pada Tanggal 7 Juli 2014, Pihak Sumber Waras kembali mengirimkan surat penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta.

      13. Pada Tanggal 8 Juli 2014, Ahok membuat disposisi ke Kepala Bappeda untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB dengan harga sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta melalui APBD-P 2014.

      14. Pada Tanggal 14 Juli 2014, MOU KUA-PPAS sudah memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

      15. Pada Tanggal 25 Juli 2014, Komisi E mengirimkan nota Rancangan APBD-P tanpa ada anggaran UPS dan Sumber Waras. Ketua Komis E adalah Haji Lulung.

      16. Tanggal 8 Agustus 2014, Kepala Bappeda mengirim surat ke Kadinkes untuk mengecek keabsahan sertifikat HGB tanah Sumber Waras.

      17. Pada Tanggal 13 Agustus 2014, Rapat Paripurna DPRD mengesahkan APBD-P termasuk di dalamnya anggaran untuk membeli tanah Sumber Waras sebesar Rp 800 milyar.

      18. Pada Tanggal 3 September 2014, Kadinkes rapat dengan pihak Sumber Waras. Tanggal 5 September 2014, Kadinkes mengirimkan nota dinas ke Ahok melaporkan hasil rapat dengan pihak Sumber Waras.

      19. Pada Tanggal 12 September 2014, Ahok membuat disposisi ke Sekda Pemprov DKI untuk menindaklanjuti pembelian tanah Sumber Waras.

      20. Tanggal 22 September 2014, Evaluasi Kemendagri menyatakan bahwa pembelian tanah Sumber Waras tidak sesuai aturan karena menyalahi Permendagri dan Perpres terkait APBD-P.

      21. Pada Tanggal 20 Oktober 2014, rapat dinkes, sumber waras dan notaris

      22. Pada Tanggal 21 Oktober 2014, Ahok mengirim surat ke Ketua DPRD meminta persetujuan Raperda APBD-P dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap disetujui untuk dimasukkan.

      23. Pada Tanggal 24 Oktober 2014, Ketua DPRD mebalas surat Ahok dan menyetujui Raperda dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap dimasukkan.

      24. Pada Tanggal 7 Nopember 2014, APBD-P disahkan dimana anggaran UPS dan Sumber Waras masuk di dalamnya.

      25. Pada Tanggal 10 Nopember 2014 keluar rincian biaya untuk pembelian tanah Sumber Waras.

      Tanah dihargai Rp 755 milyar,
      BPHTB sebesar Rp 15,5 milar,
      biaya notaris 7,5 milyar,
      appraisal Rp 300 juta,
      pengurusan sertifikat sebesar Rp 22,6 milyar
      PNPB Rp 2,26 milyar.
      Total Rp. 800 miliar

      26. Pada Tanggal 2 Desember 2014, Kadinkes menyurati Dinas Tata Ruang untuk membuat peta penguasaan lahan dan ke Sekda untuk menyiapkan Keputusan Gubernur untuk penetapan lokasi.

      27. Pada Tanggal 8 Desember 2014 Kadinkes melakukan konsultasi publik. Banyak absensi ganda. Boy Sadikin menduga konsultasi publik hanya fiktif.

      28. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Ahok mengeluarkan KepGub penetapan lokasi.

      29. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Lurah Tomang untuk konsultasi publik. Aneh bin ajaib, Sangat janggal, absensi konsultasi publik dilakukan tgl 8 Desember 2014, tapi surat permintaan konsultasi publik baru tanggal 10 Desember 2014.

      30. Pada Tanggal 10 Desember 2014, kesepakatan harga pembelian tanah Sumber Waras antara Kadinkes dengan YKSW Tanggal 12 Desember 2014, Kadinkes membuat surat pernyataan siap bertanggungjawab jika pembelian tanah Sumber Waras bermasalah. Sepertinya Kadinkes sudah siap menjadi kambing hitam.

      31. Tanggal 16 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Dinas Pajak terkait tunggakan pajak Sumber Waras.

      32. Pada Tanggal 17 Desember 2014, dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara Dinkes dan YKSW .

      33. Pada Tanggal 29 Desember 2014, Dinas Pajak mengirim surat yang menjelaskan bahwa Sumber Waras menunggak pajak sebesar Rp 10,6 milyar.

      34. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Kadinkes membuat SK Tim Pengadaan Tanah Sumber Waras. Aneh bin ajaib alias janggal AJB SUDAH dilakukan tapi Tim Pengadaan Tanah baru dibuatkan SK Tim Pengadaan Tanah.

      35. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Bendahara mentransfer dana pembelian tanah Sumber Waras sebesar Rp 755 milyar ke rekening YKSW.

      CATATAN: KEMENDAGRI SUDAH MENGEVALUASI APBD-P DAN MENOLAK ANGGARAN PEMBELIAN TANAH SUMBER WARAS KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERMENDAGRI DAN PERPRES.

      Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih 40 saksi pada kasus korupsi Sumber Waras oleh KPK telah ditemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan pemeriksaan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan sekaligus penetapan para tersangka korupsinya.

  2. Jelas sudah yang ngrame-in bukan orang yang profesional, tidak ngerti data, tujuannya hanya meng-kriminal-isasi orang yang di benci saja.. jika seseorang pejabat bertindak atas nama jabatannya dan dia tidak mendapatkan keuntungan pribadi apapun dari praktek markup harga dan gratifikasi,, sampe adanya hujan berwarna juga tidak akan bisa di salahkan dan dihukum. Dikasus ini ketahuan kegoblokan dari orang BPK.

  3. saya pro-ahok. tapi ada tuduhan pemprov membeli lahan mereka sendiri. bukti nya itu lahan hak guna bangunan nomor 2878 (sd 2018).

    • Nggak ada yang berani menyangkal komen anda. Harusnya kan th 2018 jadi milik DKI, kenapa dibeli ? pasti ada aroma tak sedap dibalik itu, nggak ada yang berani menyentuh wilayah itu, takut kalo kebenaran sejati akan terungkap

      • salah.status tanah HGB itu bukan berarti TIDAK BISA DIPERPANJANG kembali oleh pemegang sertifikatnya.Banyak tuh perumahan mewah sertifikat kavlingnya HGB,apakah setelah masa laku HGB habis otomatis rumah saya jadi milik negara?jangan salah,pemilik pasti sudah memperpanjang kembali masa laku SHGBnya kembali.HGB masanya 30-50 tahun, perpanjangannya 20 tahun trus kalaupun habis lagi,bisa diajukan perpanjangannya lagi.hanya jadi milik negara kalo tidak dilakukan perpanjangan masa HGBnya saat HGBnya telah habis.sebelum kita komen sebaiknya objektif dan liat referensi.

      • hak guna bangunan kalau hbis ya di urus lagi ijinnya pak.hhhhh

      • gak berani nyangkal gmn mas? emang gak bs disangkal. cuma org bego yg gak ngerti trs ikut koar2 krn kebenciannya ama Ahok. biasanya yg gitu ya yg gak bs korupsi lg.. ya gak? :v

    • Kl begitu lebih parah lg pemprov sudah membuang uang ratusan miliar untuk tanah yg akan jatuh ke tangan mereka secara gratis

      • Kalo semisal masa HGB habis pada tahun 2018, knp kerugian negara hanya dilansir Rp 191M, bukan senilai beli tanah tersebut. Apalagi nie DPR tau… Dan setahu saya apabila Pemerintah entah pemerintah propinsi dan daerah akan membeli tanah untuk kepentingan umum, akan menyewa pihak Apprisial “independen” sebagai acuan untuk menentukan harga tanah…krn pihak pemerintah tidak diperbolehkan menentukan harga tanah sendiri. Dan semisal benar dr Sertifikat HGB itu habis dan tidak bisa pindah jadi SHM dengan sisa wajtu SHGB tinggal beberapa tahun lagi kenapa juga Ciputra berani beli di angka Rp 500an M.

      • sory bng Empaty itu kan punya Yayasan bukan pemerintah.. ko bisa 2018 jadi milik pemerintah?..

      • angga rahmadani // Apr 13, 2016 at 7:29 pm //

        milik yayasan bro bukan milik pemerintah

      • kurniadi // Apr 14, 2016 at 6:22 pm //

        Ha….ha…sebelum habis ya diperpanjang lagi bo….

    • Mas pernah dengar Ndak tanah status SHGB yang telah jatuh tempo bisa langsung diminta pemerintah ??

    • Ismail Huda // Mei 6, 2016 at 12:11 am // Balas

      Masa berlaku HGB th.2018, dan akan diperpanjang lagi hingga th.2043, Pemerintah tidak bisa semena-mena dan dengan mudah tidak menyetujui perpanjangan HGB supaya bisa mengambil Obyek Pajak untuk kepentingan Pemkot, lain halnya bila suratnya HGB HPL atau Surat Ijo. Tanah Hook selalu berada diantara 2 jalan, namun yg digunakan adalah apa yang tertulis pada Sertifikatnya.

  4. Heran anggota dprd berkoar2 ..ternyata ikut tanda tangan..silulung ikut tanda tangan tapi dia paling lantang bersuara ahok kirupsi..jangan2 dia yg korupsi..maling triak maling itu namanya

  5. HGB adalah status tanah waktu dulu awal ketika belum ada bangunan. itu pun bisa diperpanjang oleh yang punya. kalo udah ada bangunannya bisa diubah statusnya menjadi hak milik. HGB yang udah habis masanya tidak berarti otomatis akan menjadi milik pemerintah daerah. tetap pemiliknya adalah yg tercantum di sertifikat meskipun statusnya adalah HGB.

    • Maman Resmana // Agu 31, 2016 at 12:57 am // Balas

      Jangan Suka Menuding jelek pada orang lain bercerminlah dengan utuh apa sudah 100% lebih hebat dari orang lain, lebih baik jadi penonton setia dagelan di DKI dari pada membuat opini.

  6. harrymiskem // Apr 13, 2016 at 12:36 pm // Balas

    kok gratis gimna.. kn ada girik. hgp. shm.. brati yg punya lahan belum ngurusin shmnya.. kok malah kembali jadi tanah negara.. dekulmu kui.. klo nggk tau soal pertanahan jangn komentar. malu2in. pasti ada yg mikir hgb itu yg di bangun tanah negara. klo habis kontrak kembali sama yg punya.. emang skb.. sewa kontrak bangun. dodol lo.

  7. Bambang Tengger // Apr 13, 2016 at 12:46 pm // Balas

    HGB itu untuk tanah di DKI, setelah habis masa tenggang maka dapat (1) diperpanjang a/n sertipikat; (2) diperpanjang a/n pmbeli. Jika tidak diperpanjang, maka menjadi “TANAH NEGARA” saat itu namun jika tetap diperpanjang maka: (1) a/n ex-pemegang HGB; atau (2) a/n pemegang fisik tanah tsb. Dalam hal di atas:
    1. Tanah lokasi ya ditanya ke instansi: BPN/Kantah atau Dinas Pajak PBB;
    2. NJOP berdasar SPPT PBB ynag di tahun 2013 dst menjadi wewenang Dinas Pajak/PBB Pemda.
    Agaknya ada yang masih belum lengkap:
    a. NJOP tahun 2014 naik 80% dengan dasar?
    b. PBB tahun 2000 sd 2012 tidak ada data.

    • Macem2 ada konspirasi tingkat tinggi bro… harusnya KPK itu memanggil pejabat yang berwenang menaikkan NJOP, apa dasarnya menaikkan NJOP sebesar 80% secara mendadak, apa boleh begitu…??? atau apakah KPK sekarang sudah bisa menerawang NIAT orang ya…??? ditambah lagi transaksinya pake TUNAI om… hadehh… lengkap sudah tak bisa terlacak tuh duit… hihihihi… 🙂

      • kamu ni lucu, masak transaksinya pakai uang tunai, ga logis transaksi 800 miliar pakai tunai, gimana ngitungnya…. pake mesin ja mungkin seminggu baru selesai

      • tuanmuda // Okt 19, 2016 at 1:24 pm //

        transaksinya 31 desember jam 20.00 kalo ga salah ya… koq ya niat banget transaksi milyaran jam pergantian tahun dimana jam kerja bank sudah tutup… mungkin sih iya… tp koq hanya org yg polos yang percaya transaksi ini clear

  8. Sertifikat hak guna bangunan
    Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
    Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah jenis sertifikat dimana pemegang sertifikat hanya bisa memanfaatkan tanah tersebut baik untuk mendirikan bangunan atau untuk keperluan lain, sedang kepemilikan tanah adalah milik negara. Sertifikat Hak Guna Bangunan mempunyai batas waktu 30 tahun. Setelah melewati batas 30 tahun, maka pemegang sertifikat harus mengurus perpanjangan SHGB-nya. Berbeda dengan Sertifikat Hak Milik yang kepemilikannya hanya untuk WNI.

    Keuntungan dan kerugian memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan

    1. Keuntungan Membeli Properti dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

    a. Tidak Membutuhkan Dana Besar

    b. Peluang Usaha Lebih Terbuka. Properti dengan status HGB biasanya dijadikan pilihan untuk mereka yang berminat memiliki properti tetapi tidak bermaksud untuk menempati dalam waktu lama.

    c. Bisa dimiliki oleh Non WNI

    2. Kerugian membeli Properti dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

    a. Jangka Waktu Terbatas

    b. Tidak Bebas

    Cara mengubah Sertifikat Hak Guna Bangunan Menjadi Sertifikat Hak Milik

    Sertifikat Hak Guna Bangunan bisa di tingkatkan kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik, kita tinggal datang ke kantor pertanahan di wilayah tanah/rumah tersebut berada. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut mesti dimiliki oleh warga negara indonesia (WNI) dengan luas kurang dari 600 meter persegi, masih menguasai tanah serta mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan yang masih berlaku ataupun sudah habis masa. Biaya kepengurusan resmi (tahun 2013) adalah Rp 50.000, bisa di sesuaikan di masing-masing daerah.

  9. Edy suwardi // Apr 14, 2016 at 12:57 am // Balas

    Wahai bpk2 yg duduk di BPK klu goblok jgn di sampai tau publik.saya heran org goblok bisa duduk di pemerintahan.apa kursi yg anda duduki itu anda sogok agak dapat korupsi????perlu di pertanyakan jabatan anda

  10. Rony Eka Putra // Apr 14, 2016 at 1:07 am // Balas

    ‘AHOK’ Singkatan dari = A(sik), H(andal), O(key), K(eren)

  11. ‘AHOK’ = A(syik), H(andal), O(key), K(eren)

  12. Tidak semua yg namanya HGB dan HGU itu milik pemerintah. Pelajari dl sebelum menilai.
    contohnya gini aja.
    Anda beli apartement yg anda dapat itu HGB bukan sertifikat hak milik.
    jd klo dapat HGB tu apartement apa jadi milik pemerintah klo HGB nya habis? TIDAK.
    Makanya belajar dl sebelum coment.

  13. Sedikit pencerahan mengenai HGB. Suatu Perusahaan (PT) tidak diperbolehkan memiliki tanah dengan status hak milik, hanya boleh dengan HGB (Guna Bangunan), HGU (Guna Usaha) dan Hak Pakai. HGB harus diperpanjang setiap habisnya dengan membayar biaya administrasi. Anggap saja HGB adalah hak milik tetapi tanah tersebut tidak dimiliki perorangan.

  14. “BPK: Pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara Rp 191 miliar karena ada tawaran PT Ciputra Karya Utama setahun sebelumnya sebesar Rp 564 miliar.”

    Maksudnya, di mana ada lahan yg bisa diperoleh pemprov untuk memperbaiki fasilitas dan kualitas hidup rakyat; jika untuk lahan tersebut ada developer yang berniat untuk membeli-nya dengan harga yang lebih tinggi; kepentingan rakyat sebaiknya dilupakan? Inikah maksudnya BPK?

  15. Bukti otentik adalah Dokumen yg sah dan falit bukan hanya prediksi dan konfirasi yg hanya berkeinginan menjatuhkan seseorang.

  16. FERI YULIANSYAH // Apr 14, 2016 at 11:13 am // Balas

    kalo HGB berakhir, otomotis peruntukan tanahnya dikembalikan lagi kepada pemerintah, mau diperpanjang atau tidak HGB pemakai lahan tersebut. kalo tidak diperpanjang, maka pemerintah dapat melakukan relokasi atau ganti rugi yang memadai.
    itu penjelasan mengenai HGB.
    jika belum jelas, bisa ditanyakan kepada ahli hukum developer atau ahli hukum lainnya….

    • Otoy Loe Gan….. Semua tanah yg dimiliki Perusahaan atau Yayasan atau Pengembang Status nya HGB …. Hak MILIK Hanya Per seorangan…… Nach Kalau tanah nya udah di bangun Perumahan dan dijual pada Perseorangan bisa di tingkatkan Menjadi Hak Milik….. Itupun Dengan Peraturan dan Persyaratan tertentu…. Jika Dijadikan Apartemen Walaupun dijual kepada per seorangan Karena yg napak ditanah hanya sebagian tidak bisa di jadikan hak milik Tanah nya…. banyak lah Gan….. Belajar jangan SOTOY

  17. BPK jg manusia…bisa salah, bisa dimanfaatkan utk kepentingan tertentu….liat juga ada opininya di daerah WTP tp pemimpinya ketangkep KPK…belom lg pada liat ga ekspresi Ketua BPK ketika ditanya kaitannya dengan Panama Paper…marahnya ngelebihin AHok…

  18. mantaap PEMDA DKI…..ya petugas BPK memang suka kayak gitu terlalu gampang memvonis dg hy, diklarifikasi ga mau terima……SAMA JUGA DG PETUGAS PAJAK……suka buat semulasi sendiri ttg pajak orang, kita kelebihan bayar disuruh klarifikasi (wajib) eh malah bayarnya nambah lg…boro2 yg kelebihan tadi kembali…..SEMBOYANNYA PELAYANAN, TAPI NYATANYA INTIMIDASI, kita rakyat diperlakukan sperti penjahat…….

  19. Hendry Gunawan // Apr 14, 2016 at 10:15 pm // Balas

    Selamat Malam Semuanya 🙂
    Saya hanya ingin berbagi mengenai intisari mengapa Pemprov DKI tidak mengambil tanah HGB YKSW dengan alasan demi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG-NOMOR-20-TAHUN-1961.
    Silakan terlebih dahulu baca: PP_NO_40_1996 pasal 35.
    > Silakan baca: UNDANG-UNDANG-NOMOR-20-TAHUN-1961 pasal 2 dan penjelasan umum pasal 2.

    Pasti langsung WARAS 🙂

    Terima Kasih.

  20. Banyak banget yg ga ngerti tentang hak atas tanah, tp komen2nya bawaannya pengen beropini mulu.. Klo gak ngerti SHM, HGB, HGU, HPL mending pada diem.

    Dan peruntukan lahan wilayah itu utk fungsi kesehatan, makanya ciputra batal karna tidak bisa merubah peruntukan utk komersil.

  21. shdrajati // Apr 15, 2016 at 2:10 pm // Balas

    Sertiikat Hak Guna Bagunan (HGB) bisa diperpanjang oleh pemilik dengan cara mengajukan ke pemda setempat, jika tidak diperpanjang maka hak atas tanah tersebut kembali ke pemerintah. Yang berhak memiliki HGB adalah perorangan wrga negara Indonesia dan lembaga yang berbadan hukum misalnya perusahaan dan yayasan. Ketika masa berlaku HGB habis tidak secara otomatis menjadi milik pemerintah, kalau otomatis jadi milik negara semua perusahaan akan kehilangan aset ya kan?

  22. Betul2 telak salahnya, dan banyak yg komen sok tau.. memangnya uang untuk beli tanah sumber waras make uang pribadi ahok? kalo pake uang negara, ya harus ikut peraturan negara.. liat perpres 71 tahun 2012 dan perubahannya.. seperti yg diungkap ICW (pembela ahok).. jelas kok, secara peraturan, kesalahannya terang benderang..

  23. silahkan buka google map atau lagsung liat sendiri di lokasi, tanah yg berwarna kecoklatan it berada di jl tomang utara I, tp klw yg warna putih milik sumber waras it baru benar di jl kiayi tapa, jd ahok salah beli tanah klw mau yg di jl kiayi tapa.

  24. pahlawan kebenaran // Apr 16, 2016 at 2:35 pm // Balas

    koq larinya ke HGB…klo mao komen belajar dulu..jangan asal bacot…ginilah kerjaan org yg suka nyari2 kesalahan orang….semprullll !!!

  25. PemudaPusing // Apr 18, 2016 at 11:20 pm // Balas

    Kalau pola pikirnya BPK-RI seperti ini, nanti banyak yang salah alamat tuh …misalkan, kantor Wakil Presiden RI bukan di Jl. Medan Merdeka Selatan, tapi letaknya di Jl. Kebon Sirih Jakarta… begitu juga kantor BPK-RI bukan di Jl. Gatot Subroto, tapi di Jl. Penjernihan Dalam,….. Balaikota, bukan di Jl. Medan Merdeka Selatan, tapi di Jl. Kebon Sirih…. Istana Presiden juga bukan di Jl. Medan Merdeka Utara, tapi di Jl. Ir. H. Juanda……ah #GagalPahamAne…

  26. Lebih baik jadi penonton dan pendengar setia sinetron DKI semakin lama semakin asyik banyak komentar dan pendapat padahal rakyat tidak butuh itu semua.

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. MEMANAS.. Beragam Cara Jegal Ahok Maju Lagi di Pilgub DKI 2017 | SALAFY NEWS
  2. TELAK! Dokumen Ini Mematahkan Tuduhan BPK kepada Ahok Terkait Sumber Waras – arrahmahnewsindonesia

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: