Minggu, 13 Maret 2016,
MOSKOW, ARRAHMAHNEWS.COM – Rusia meminta Turki untuk menghentikan tindakan yang bisa merusak pembicaraan damai Suriah dan mengganggu gencatan senjata di negara yang sedang dilanda perang.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov Jumat (12/03) mengecam Ankara atas penembakan artileri yang terus dilakukan ke posisi Kurdi Suriah dan mengirimkan senjata melintasi perbatasan untuk membantu militan yang didukungnya, Bloomberg melaporkan.
Tindakan tersebut harus dihentikan agar “memberikan suasana yang lebih konstruktif untuk pembicaraan intra-Suriah dan menjaga gencatan senjata lebih tahan lama”, kata Gatilov. (Baca juga: Al-Moallem: De Mistura Tak Berhak Ikut Campur Soal Pemilu Presiden Suriah)
Gatilov mernyatakan babak baru pembicaraan antara pemerintah dan oposisi Suriah dijadwalkan pada hari Senin (14/03) di Jenewa, Swiss.
Perjanjian gencatan senjata di Suriah, yang ditengahi oleh Rusia dan Amerika Serikat, mulai berlaku pada tanggal 27 Februari tahun lalu. Pemerintah Suriah menerima persyaratan gencatan senjata dengan syarat bahwa upaya militer terhadap ISIS dan militan Front al-Nusra dikecualikan dari gencatan senjata. (Baca juga: Bagaimana Rusia Memantau Gencatan Senjata di Suriah? Ini Dia Kehebatannya!)
Sejak Februari, pasukan Turki telah menembaki posisi pejuang Kurdi Suriah (YPG) yang berafiliasi dengan Partai Demokratik Rakyat Kurdi (PYD) di bagian utara Suriah.
Ankara menganggap YPG dan YPD sebagai sekutu dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah berjuang untuk wilayah otonomi Kurdi di Turki sejak tahun 1980-an.
YPG telah mengontrol hampir seluruh perbatasan utara Suriah dengan Turki, mereka telah berjuang melawan kelompok teroris ISIS Takfiri. (Baca juga: De Mistura: Ancaman Terbesar Gencatan Senjata Adalah ISIS dan Jabhat al-Nusra)
Pemerintah Ankara marah atas kemajuan pesat pejuang Kurdi Suriah di daerah dekat perbatasan Turki, dan menganggap mereka sebagai ancaman.
Gatilov juga mendesak pemerintah Suriah dan kelompok oposisi untuk menunjukkan “kesediaan nyata” dengan menyetujui konstitusi baru untuk Suriah yang akan membangun “masyarakat demokratis di masa depan”.
Konstitusi baru harus mencakup “jaminan yang menjamin partisipasi yang setara dalam proses pemilihan untuk semua warga Suriah,” katanya, dan menambahkan bahwa pemantauan internasional akan menjadi kunci untuk pemilihan umum yang bebas dan adil. (Baca juga: Zakharova: AS Coba Sabotase Gencatan Senjata Suriah)
Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura mengatakan pada hari Jumat, bahwa pemilihan presiden dan legislatif di Suriah akan berada dalam pengawasan PBB, dan akan diselenggarakan 18 bulan ke depan.
De Mistura mengatakan mencapai kesepakatan pemerintahan baru all-inclusive akan menjadi salah satu poin kunci selama negosiasi mendatang di Jenewa. Dua isu utama lainnya yang akan dibahas adalah penerapan konstitusi baru dan penyelenggaraan pemilu.
Gatilov juga menolak klaim oposisi Suriah yang menuduh pasukan Rusia dan Suriah melanggar gencatan senjata setiap hari, dan mengatakan bahwa mereka hanya menargetkan teroris ISIS dan Front Al Nusra yang tidak termasuk dalam perjanjian gencatan senjata. (Baca juga: KEBAKARAN JENGGOT…Erdogan Sebut Gencatan Senjata Bentuk Dukungan Untuk Assad)
Sejak akhir September 2015, Rusia telah melakukan serangan udara terhadap gerilyawan yang didukung oleh Barat dan negara-negara Arab atas permintaan pemerintah Damaskus.
Suriah telah dicengkeram oleh militansi yang didukung asing sejak Maret 2011. Menurut laporan per Februari oleh Pusat Penelitian Kebijakan Suriah, menyebutkan bahwa konflik telah merenggut nyawa lebih dari 470.000 orang, 1,9 juta orang lainnya luka-luka, dan hampir setengah dari populasi Suriah mengungsi di dalam atau di luar perbatasannya.
Arab Saudi dan Turki secara luas terbukti terlibat dengan memberikan dukungan terhadap kelompok-kelompok militan di Suriah, dengan memberikan dana, pelatihan dan penyediaan senjata serata logistik. (ARN)
Sebar:
