Minggu, 21 Agustus 2016,
MANILA, ARRAHMAHNEWS.COM – Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada hari Minggu (21/08) bahwa negaranya bisa saja meninggalkan PBB setelah badan dunia itu mendesaknya untuk mengakhiri apa yang mereka anggap pembunuhan di luar hukum.
PBB pekan lalu mendesak Manila untuk berhenti melakukan pengadilan jalanan dan Pembunuhan, namun Rodrigo Duterte mengatakan bahwa adalah tugasnya sebagai Presiden untuk melindungi warga negara yang taat hukum, bukan penjahat. (Baca juga: Beda Jokowi dan Rodrigo Duterte Perangi Narkoba)
“Keluarkan kami dari organisasi Anda. Lagipula anda tidak melakukan apa-apa,” ungkap Duterte dalam konferensi persnya sebagaimana dikutip oleh CNN Filipina.
Presiden Duterte menekankan bahwa polisi bertindak atas perintahnya, untuk berburu penjahat dan membunuh mereka jika mereka melakukan perlawanan.
“Pekerjaan saya sebagai Presiden adalah untuk melindungi warga negara yang taat hukum …saya tidak pernah ditugaskan oleh hukum apapun untuk melindungi penjahat,” katanya.
Duterte dilantik pada 30 Juni setelah memenangkan pemilu dengan telak. Ia segera meluncurkan kampanye anti-narkoba dan bersumpah untuk mengakhiri kriminalitas di negara itu dalam waktu enam bulan. (Baca juga: ISIS Deklarasikan Khilafah di Filipina)
Namun PBB dan beberapa kelompok hak asasi manusia mengatakan kampanyenya telah menyebabkan lonjakan pembunuhan pecandu narkoba yang dan pengedar. Pelapor khusus PBB menuntut negara itu untuk menghormati hak-hak asasi manusia setelah 650 orang tewas hanya dalam enam minggu terakhir. (ARN)
Sebar:
