arrahmahnews

Para Pejabat AS Kunjungi Turki untuk Bahas Ekstradisi Gulen

Senin, 22 Agustus 2016,

ANKARA, ARRAHMAHNEWS.COM – Pejabat Kehakiman AS dan Departemen Luar Negeri akan terbang ke Turki untuk menyelidiki tuduhan terhadap ulama Fethullah Gulen, yang dituduh Ankara mendalangi kudeta militer di negara itu pada bulan Juli. (Baca juga: PM Turki: Ankara “Sakit Hati” Dengan Sikap AS Terkait Ekstradisi Gulen)

“Para pejabat AS, termasuk perwakilan dari Departemen Kehakiman dan Negara, telah menawarkan untuk berkonsultasi dengan pemerintah Turki,” kata seorang pejabat Departemen Kehakiman AS kepada Reuters, Sabtu.

“Kami dapat mengkonfirmasi bahwa delegasi perwakilan dari Departemen Kehakiman dan Negara akan mengunjungi Turki,” tambah pejabat itu. Pejabat itu, bagaimanapun, menolak untuk menyebutkan tanggal untuk pertemuan yang telah dijadwalkan.

Pemerintah Turki menuduh Gulen mendalangi kudeta yang gagal pada 15 Juli lalu, namun Gulen yang berbasis Pennsylvania membantah tuduhan itu.

Pada bulan Juli, Ankara meminta pemerintah AS untuk mengekstradisi Gulen dan telah mengirim “delapan puluh lima kotak file” ke Washington untuk membuktikan dugaan keterlibatannya.

AS, bagaimanapun telah menolak mengekstradisi Gulen, dan mengatakan perlu adanya bukti akan keterlibatannya dalam kudeta yang gagal. (Baca juga: Pertemuan Rahasia Gulen Seminggu Sebelum Kudeta di Turki)

“Kita perlu melihat bukti asli berdasarkan standar pengawasan yang ada dalam sistem banyak negara hukum sehubungan dengan masalah ekstradisi,” kata Menteri Luar Negeri John Kerry menanggapi permintaan ekstradisi Turki.

Setidaknya 246 orang tewas dan lebih dari 2.100 lainnya menderita luka-luka ketika sebuah faksi militer, menggunakan helikopter dan tank, bentrok dengan pasukan pemerintah dan orang-orang di jalan-jalan Ankara dan Istanbul dalam upaya untuk menggulingkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Setelah kudeta, lebih dari 40.000 orang ditahan sehubungan dengan kudeta yang gagal, di antaranya 20.355 secara resmi ditangkap.

Sejumlah 79.900 orang telah dihapus dari tugas publik di militer, polisi, pegawai negeri dan kehakiman. Beberapa ribu perusahaan dan institusi yang diduga dibiayai Gulen juga ditutup oleh pemerintah. (ARN)

Comments
To Top

Eksplorasi konten lain dari Arrahmahnews

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

Eksplorasi konten lain dari Arrahmahnews

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca