Selasa, 13 September 2016
FILIPINA, ARRAHMAHNEWS.COM – Kemarahan Duterte terhadap Obama belum usai. Komentar dan keperihatinan Obama atas HAM di Filipina, nampaknya akan terus berbuntut panjang.
Baru-baru ini, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan semua pasukan Amerika Serikat (AS) harus hengkang dari wilayah selatan negaranya. Duterte menganggap tentara AS telah mengobarkan ketegangan dengan penduduk Muslim di Filipina selatan.
Presiden berjuluk “The Punisher” atau “Penghukum” ini blak-blakan menentang keberadaan tentara AS yang ditempatkan di wilayah Mindanao selatan. Alasannya, perdamaian tidak pernah tercipta selama lebih dari satu abad di wilayah itu sejak adanya pasukan AS.
Dia mengatakan bahwa masalah itulah yang menyebabkan periode panjang kebencian dari minoritas penduduk Muslim terhadap mayoritas umat Katolik di wilayahnya.
“Selama kita tinggal dengan Amerika, kita tidak akan pernah memiliki damai di negeri itu,” ucap Duterte pada Senin, sebagaimana dikutip dari AP, Selasa (13/9/2016).
Presiden yang mengobarkan perang melawan narkoba dan penjahat di negaranya in juga menampilkan beberapa foto hitam putih dari tahun 1900-an. Foto-foto itu menunjukkan perempuan dan anak-anak dibunuh oleh pasukan AS.
“Pasukan khusus (AS), mereka harus pergi. Mereka di Mindanao harus pergi, ada banyak orang kulit putih di sana, mereka harus pergi,” ujar Duterte menambahkan bahwa dia me-reorientasi kebijakan luar negeri Filipina.
“Saya tidak ingin ada keretakan dengan Amerika, tetapi mereka harus pergi,” katanya lagi.
Dia memperingatkan bahwa pasukan AS akan menghadapi kesulitan jika mereka memutuskan untuk tidak mengindahkan nasihatnya.
Sementara itu, Washington mengaku tidak menerima permintaan resmi dari pemerintah Filipina untuk menarik pasukannya dari Filipina selatan.
Hal itu disampaikan juru bicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby dalam konferensi pers ketika ditanya soal perintah Duterte agar pasukan AS hengkang dari Filipina selatan.
Kirby menekankan bahwa AS tetap berkomitmen untuk bersekutu dengan Manila. “Tetapi (kami) tidak mengetahui adanya pembicaraan resmi dari Pemerintah Filipina untuk mencari hasil seperti itu,” ujarnya. [ARN]
Sebar:
