Selasa, 22 November 2016,
ARRAHMAHNEWS.COM, LONDON – Amnesty International mengecam pemerintah Inggris karena tidak tulus dan jujur tentang pelanggaran hak asasi manusia di Bahrain, di mana rezim yang didukung Saudi telah menekan pembangkangan sejak 2011.
Kelompok hak asasi terkemuka merilis laporan mengejutkan, berdasarkan 90 wawancara dengan aktivis hak asasi manusia di Bahrain, menjelang kunjungan Perdana Menteri Inggris Theresa May untuk kerajaan Teluk Persia pada bulan Desember. (Baca juga: Mengapa Inggris Dukung Rezim Bahrain ?)
Laporan ini menilai kerja dari badan-badan pengawasan Bahrain – Ombudsman Departemen Dalam Negeri dan Investigasi Unit Khusus (SIU) di Kantor Kejaksaan – yang didirikan dengan bantuan Inggris untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia sejak pemberontakan pada tahun 2011.
Otoritas Bahrain dan Inggris telah mengutip karya kedua badan pengawas ini sebagai bukti kemajuan dalam menegakkan hak asasi manusia di kerajaan tersebut.
Namun laporan Amnesty mengatakan itu adalah “benar-benar jujur” dari pemerintah Inggris untuk berpura-pura mempengaruhi reformasi hak asasi manusia yang signifikan di Bahrain. (Baca juga: Inggris Buka Pangkalan Militer di Bahrain)
Amnesty mengatakan bahwa institusi Inggris yang didanai telah gagal untuk mencegah penyiksaan dan pemenjaraan aktivis atau melindungi hak-hak mereka, meskipun klaim rezim Al Khalifah memperkenalkan reformasi untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di negara itu.
“Tidak dapat disangkal bahwa pemerintah Bahrain telah mengambil langkah ke arah yang benar dengan mendirikan lembaga untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan menahan mereka yang dicurigai bertanggung jawab,” kata Lynn Maalouf, wakil direktur untuk penelitian di Kantor Amnesty International Wilayah Beirut.
“Sayangnya reformasi ini tetap sangat tidak memadai. Penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh pasukan keamanan bertahan dalam sistem impunitas yang mengakar dan kurangnya pengadilan yang independen,” tambahnya.
Pernyataan Amnesti respon atas tindakan rezim Al Khalifah yang telah mengeluarkan larangan perjalanan bagi 38 warga Bahrain. Semua orang dilarang meninggalkan negara tersebut baik wartawan maupun politik dan aktivis hak asasi.
Rezim Manama telah menindak orang-orang Bahrain sejak Februari 2011, ketika protes anti-rezim meletus di seluruh negeri.
Orang-orang telah menuntut dinasti Al Khalifah untuk meletakkan kekuasaan mereka dan membentuk sistem yang mewakili semua rakyat Bahrain. (Baca juga: Surat Kabar Inggris Sebut Rezim Bahrain Sebagai ‘Raja Brutal’ Timur Tengah)
Pada tanggal 14 Maret 2011, pasukan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dikerahkan ke Bahrain untuk membantu pemerintah Manama dalam tindakan keras terhadap protes damai.
Sejumlah orang telah kehilangan nyawa mereka dan ratusan lainnya menderita luka-luka atau ditangkap dalam penumpasan rezim.
Britania Raya memiliki hubungan dekat dengan Bahrain dan penguasa otoriter. Pada tanggal 10 November, Inggris secara resmi membuka pangkalan angkatan laut besar-besaran di negara itu.
Pangeran Charles meresmikan Fasilitas Naval Support (NSF) di Manama, menandai ulang tahun ke-200 dari hubungan timbal balik dengan kerajaan Arab. Amnesty International mengecam pemerintah Inggris karena tidak tulus dan jujur tentang pelanggaran hak asasi manusia di Bahrain, di mana rezim yang didukung Saudi telah menekan pembangkangan sejak 2011. (ARN)
Sebar:
