NewsTicker

Bubarkan KKR di Sabuga, PAS Akan Ditindak Tegas Karena Sebarkan Permusuhan SARA

Hasil Rapat Pemkot Bandung dengan MUI, FKUB, FSOI, Kepolisian, Kemenag

Sabtu, 10 Desember 2016,

ARRAHMAHNEWS.COM, BANDUNG – Berita pembubaran kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal Bandung 2016 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Taman Sari, Selasa (6/12) sore. Sejumlah orang dipimpin oleh Muhammad Ro’in merangsek masuk kedalam ruang utama dan membubarkan jemaat yang sedang menyanyikan kidung di atas panggung.

Seperti yang kita ketahui PAS (Pembela Ahlussunnah) yang dipimpin oleh Muhammad Ro’in bukanlah Aswaja, karena Aswaja tidak berperilaku seperti itu, Aswaja seperti NU, Muhammadiya dll tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti agama lain, karena hal itu tidak sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW, mereka adalah kelompok-kelompok yang memang ingin kacaukan negara dan toleransi bangsa saat ini, jadi siapakah mereka? (Baca juga: Tolak dan Lawan Kelompok Radikal yang Akan Jadikan Indonesia Seperti Suriah)

Intoleran

Walikota Bandung Ridwan Kamil meminta maaf atas kejadian yang tidak nyaman ini umat Kristiani, sedangkan sang gubernur Jawa Barat kader PKS Ahmad Heryawan menganggap hal itu masalah kecil saja, namun dia cepat-cepat meralatnya karena netizen tidak terima dengan ucapannya.

Ini negara Indonesia yang berasaskan Pancasil dan UUD’ 45 bukan negara  syariat, jadi setiap warga berhak mendapatkan hak dan perlindungan untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. (Baca juga: Denny Siregar: Bongkar Kebusukan Kelompok “ANNAS” Zombie Berwajah Islam)

Respon pemerintah kota Bandung atas hal ini patut kita apresiasi, untuk jaga toleransi antar umat beragama Walikota Bandung segera gelar rapat dan inilah hasil rapat dan kesepakatan antara Pemkot Bandung dengan MUI, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI), Kemenag Kota Bandung, Bimas Kristen Kemenag Jawa Barat, Polrestabes Bandung dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 8 Desember 2016 dan Hasil rapat antara Pemkot Bandung dan Komnas HAM tanggal 9 Desember 2016, terkait permasalahan kegiatan KKR di Sabuga tanggal 6 Desember 2016. (Baca juga: Kang Emil Minta Maaf, Aher Anggap Sepele Pembubaran Kebaktian Natal di Sabuga)

Dengan ini dipermaklumkan:

  1. Kegiatan ibadah keagamaan TIDAK memerlukan izin formal dari lembaga negara, cukup dengan surat pemberitahuan kepada kepolisian.
  2. Kegiatan ibadah keagamaan DIPERBOLEHKAN dilakukan di gedung umum, selama sifatnya insidentil. SKB 2 Menteri 2006 hanyalah tata cara untuk pengurusan ijin Pendirian Bangunan Ibadah permanen/sementara.
  3. Tidak boleh ada kelompok masyarakat sipil yang melakukan pembatasan, perintangan, unjuk rasa atau melakukan kegaduhan terhadap kegiatan ibadah keagamaan yang sudah legal karena melanggar KUHP pasal 175 dan 176, dengan hukuman kurungan badan maksimal 1 tahun 4 bulan.
  4. Kehadiran secara fisik di ruangan peribadatan KKR oleh sekelompok warga yang tergabung dalam Ormas Pembela Ahli Sunah (PAS) di tanggal 6 Desember 2016, adalah pelanggaran hukum KUHP. Seburuk-buruknya situasi yang berhak melakukan pemberhentian kegiatan keagamaan dengan alasan hukum yang dibenarkan hanyalah aparat negara bukan kelompok masyarakat sipil.
  5. Sesuai UU 17 Tahun 2013 tentang Keormasan, Ormas dilarang menebarkan rasa permusuhan terhadapa suku, agama, RAS dan golongan. Karenanya Pemkot Bandung memberi sanksi kepada Ormas PAS dengan 2 tahap sanksi sesuai aturan: Tahap persuasif dan Tahap Pelarangan Organisasi.
  6. Tahap persuasif: dalam rentang waktu 7 hari, Pihak Ormas PAS diwajibkan memberikan surat permohonan maaf kepada panita KKR dan menyatakan kepada pemkot Bandung akan mengikuti semua peraturan perundangan-undangan dalam berkegiatan sebagai Ormas di wilayah hukum Negara Indonesia.
  7. Apabila Ormas PAS menolak memberikan surat pernyataan, maka Pemkot Bandung yang secara hukum diberi kewenangan oleh UU 17 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, akan memaklumatkan PELARANGAN berkegiatan di wilayah hukum Kota Bandung kepada ormas PAS.
  8. Sesuai rekomendasi Komnas HAM, aspek dugaan pelanggaraan hukum oleh Ormas PAS atas situasi ini agar dilakukan secepatnya dan sebaik-baiknya oleh pihak kepolisian.
  9. Meminta MUI, FKUB dn FSOI untuk mengintensifkan forum dialog antara kelompok umat beragama di Kota Bandung.

Demikian kesepakatan bersama yang diambil dengan seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tindak lanjut dari permasalahan kegiatan KKR yang terjadi tanggal 6 Desember 2016 di Sasana Budaya Ganesha. Hatur Nuhun. (ARN)

Sumber: Akun Facebook Ridwan Kamil

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: