Kamis, 22 Desember 2016
ARRAHMAHNEWS.COM, NEW YORK – Damaskus mengecam pembentukan sebuah panel PBB untuk mengumpulkan bukti kejahatan perang di Suriah, dan mengukurnya sebagai gangguan mencolok dalam urusan dalam negeri negaranya.
Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar al-Ja’afari mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa panel yang diusulkan akan membunuh semua kesempatan yang tersedia untuk penyelesaian solusi politik atas konflik yang telah mencengkeram selama enam tahun.
Majelis Umum mengadopsi resolusi yang disusun oleh Lichtenstein dan sponsor teroris seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Turki, Arab Saudi dan Qatar, yang dikenal membantu militan dalam upaya mereka untuk menggulingkan pemerintah Suriah.
Ja’afari mengatakan rencana bertentangan dengan kampanye melawan terorisme, dan hanya meningkatkan dukungan keuangan kepada para militan Takfiri mendatangkan malapetaka di dalam wilayah Suriah.
Menurut resolusi, panel akan “membantu penyelidikan dan penuntutan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang paling serius” di Suriah.
Rusia, China dan Iran termasuk di antara negara-negara yang menentang tindakan tersebut, sebagai tekanan blok Barat setelah pembebasan Aleppo.
Pada hari Rabu, Prancis dan Inggris dilaporkan akan mendorong Dewan Keamanan PBB untuk melarang penjualan helikopter kepada Suriah dan menjatuhkan sanksi pertama atas penggunaan senjata kimia dalam perang.
Sebuah rancangan resolusi dilaporkan menyerukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap empat pejabat Suriah dan 10 entitas termasuk penelitian Suriah yang diduga terkait dengan pengembangan senjata kimia.
Suara di DK PBB sangat diharapkan pada minggu depan, tapi para diplomat mengatakan langkah tersebut sudah pasti akan diveto oleh Rusia dan China.
Duta Besar Inggris Matthew Rycroft mengatakan harus ada “langkah-langkah signifikan” untuk menindaklanjuti temuan panel PBB yang menyalahkan unit tentara Suriah atas serangan beracun terhadap tiga desa di Suriah, pada tahun 2014 dan 2015.
“Kami akan mengejar itu dengan rekan-rekan dewan,” katanya kepada wartawan.
Rusia, bagaimanapun, mengatakan bahwa temuan laporan itu adalah “tidak meyakinkan” dan tidak cukup kuat untuk menjatuhkan sanksi.
Dewan akan menuntut semua anggota Uni Eropa berperan aktif dalam “mencegah secara langsung atau tidak langsung untuk menghentikan penjualan pasokan senjata” kepada militer Suriah, baik berupa “helikopter, atau material yang terkait termasuk suku cadang.”
Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) sedang menyelidiki lebih dari 20 kasus dugaan penggunaan bahan kimia beracun di Suriah sejak Agustus.
OPCW mengkonfirmasi bahwa Damaskus telah menyerahkan stok senjata kimia untuk misi bersama yang dipimpin oleh organisasi dan PBB menyusul serangan kimia di Ghouta di luar ibukota Suriah.
Desember lalu, Ahmed al-Gaddafi al-Qahsi, sepupu mantan diktator Libya Muammar Gaddafi, mengatakan senjata kimia yang digunakan di Ghouta dicuri dari Libya, kemudian diselundupkan ke Suriah melalui Turki untuk digunakan teroris Jabhat Al-Nusra. [ARN]
Sebar:
