Rabu, 11 Januari 2017,
ARRAHMAHNEWS.COM, MOSKOW – Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menuduh koalisi pimpinan AS tidak memberikan kontribusi positif pada pertempuran kontra-terorisme di Suriah, justru memperburuk konflik yang mencengkeram negara Arab itu.
Berbicara pada pertemuan Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Selasa, Shoigu menekankan bahwa Moskow telah mencapai tujuan utamanya di Suriah mengenai pertempuran anti-teror.
Dia lebih lanjut menyatakan tidak ada bantuan dari aliansi pimpinan AS untuk kampanye Suriah-Rusia “nol, dan saya menyesal kita tidak melihat dukungan ini.”
Komentar Shoigu datang dua hari setelah Menteri Pertahanan AS Ashton Carter mengklaim bahwa Rusia tidak memberikan dukungan ke Washington dalam kampanye melawan militan Daesh di Suriah dan Irak.
Koalisi non-kerjasama “memerlukan tenaga dari semua kekuatan kami, semua kemampuan kami, termasuk mengerahkan kapal induk dan kapal-kapal perang lainnya,” tambah pejabat Rusia.
Serangan koalisi pimpinan AS menewaskan warga sipil di Suriah
Secara terpisah, Selasa (10/01/2017), Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov mengatakan serangan udara koalisi tidak memiliki “hasil yang signifikan” di Suriah dan menyebabkan “sejumlah besar kematian di antara warga sipil dan pasukan pemerintah.”
Keterlibatan Rusia di Suriah “jelas memerangi terorisme,” tambah Gerasimov.
Pada tanggal 3 Januari, lebih dari 20 warga sipil tewas dalam serangan udara koalisi AS di kota Sarmada di Idlib, dan melanggar gencatan senjata nasional yang mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016, katanya lebih lanjut.
Pejabat itu juga mengatakan pada September 2016 serangan udara koalisi pimpinan AS menewaskan 62 tentara Suriah dan melukai 100 lainnya di dekat bandara Deir Ezzor.
Moskow meluncurkan kampanye melawan ISIS dan kelompok-kelompok teroris di Suriah atas permintaan pemerintah Suriah pada bulan September 2015. Sementara koalisi yang dipimpin AS juga telah melakukan serangan udara terhadap apa yang diklaim sebagai perang melawan teroris ISIS di dalam wilayah Suriah sejak September 2014, tanpa otorisasi dari Damaskus atau mandat PBB. (ARN)
Sebar:
