Sabtu, 04 Februari 2017,
ARRAHMAHNEWS.COM, WASHINGTON DC – Semenjak Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menangguhkan para imigran dari tujuh negara mayoritas Muslim, para pengunjuk rasa telah memenuhi terminal bandara dan jalan-jalan kota dalam upaya untuk mendesak reversal.
Banyak kritikus, seperti Keith Ellison dari partai Demokratik Republik, yang berpendapat bahwa perintah eksekutif khusus ini secara tidak adil telah menargetkan umat Islam. Tapi, jika hampir semua negara berpenduduk mayoritas Muslim ada di dalamnya, yang kemudian menimbulkan pertanyaan adalah mengapa Arab Saudi tidak menjadi bagian dari perintah eksekutif Trump? (Baca juga: Ketua PBNU Kritik Kebijakan Donald Trump Soal Imigran Muslim)
Tidak dimasukkannya beberapa negara mayoritas Muslim dari daftar larangan Trump telah menimbulkan beberapa pertanyaan serius. Misalnya Arab Saudi, mengapa kerajaan itu tidak termasuk dalam larangan tersebut, padahal faktanya bahwa perintah eksekutif itu berulang kali merujuk serangan teroris 11 September, sementara 15 dari 19 teroris di balik pembajakan 9/11 berasal dari kerajaan Arab Saudi. Negara ini juga merupakan tempat kelahiran Osama bin Laden.
Jadi mengapa Arab Saudi tidak disertakan bersama dengan tujuh negara lain? Meski pejabat Trump berkilah dengan mengutip daftar Terrorist Travel Prevention Act of 2015 era Obama sebagai pembenaran utama untuk pilihan mereka menentukan negara-negara mana yang termasuk dan tidak termasuk dalam larangan, tapi beberapa kritikus menyebut pasti ada alasan lain. Arab Saudi mungkin terlalu berharga sebagai sekutu bagi Negara Amerika di Timur Tengah. (Baca juga: Artis Hollywood Angelina Jolie Protes Kebijakan Trump)
Whatsupic melaporkan pada Rabu (01/02) bahwa “Rudy Giuliani”, penasihat keamanan Cyber Presiden Donald Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News di hari Sabtu, bahwa Saudi Arabia telah melakukan perubahan besar dan memiliki hubungan dekat dengan Israel dan Amerika. Itu sebabnya negara ini tidak disebutkan dalam daftar negara yang dilarang memasuki Amerika.
Selain itu, tidak dimasukkannya Arab Saudi dalam larangan tersebut, mungkin juga karena presiden dan penasihatnya telah mencoba untuk menghindari konflik dengan mitra dagang yang signifikan. Jika ini masalahnya, maka ini juga menimbulkan pertanyaan lagi, mengapa presiden akan melakukan hal itu dengan mitra dagang lain yang juga signifikan yaitu Meksiko, dimana presiden AS itu telah mengancam dengan tarif dan dinding perbatasan. (Baca juga: Amerika dan Saudi Putus Cinta?)
Walau Kepala Staf Gedung Putih Reince Priebus membantah bahwa pemilihan negara-negara yang dilarang ini dipengaruhi oleh hubungan bisnis Trump, dan mengatakan mereka dipilih “untuk melindungi Amerika dari teroris (dari) negara-negara yang telah diidentifikasi oleh Kongres dan pemerintahan Obama”, Beberapa kritikus telah mencatat bahwa beberapa negara mayoritas Muslim yang tidak dimasukkan dalam daftar larangan imigrasi memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Trump, termasuk Arab Saudi.
Kolumnis the Guardian, Aryeh Neier, berspekulasi bahwa kurangnya keterbukaan Trump tentang urusan bisnisnya berkontribusi terhadap ketidakpastian tentang motivasinya sebagai presiden. (ARN)
Sebar:
