Freeport Ancam Pemerintah, Jonan Serang Balik Lewat Jalur Arbitrase

Senin, 20 Februari 2017,

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA –  Freeport McMoran telah mengirimkan surat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara sepihak. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini meminta pemerintah mengkaji ulang pengubahan KK menjadi IUPK tersebut. (Baca juga: Denny Siregar: Jokowi, Jonan dan Archandra Kompak “Gebuk” Freeport)

Presiden Direktur Freeport McMoran Richard C Adkerson mengatakan pihaknya memberikan waktu 120 hari untuk berunding dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut. Apabila terjadi ketidaksepakatan, maka Freeport akan mencoba ke jalur arbitrase internasional.

Menanggapi hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan justru menyikapi tekanan dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu dengan santai. Sekaligus siap meladeni Freeport-McMoran dan PTFI bila serius melenggang ke arbitrase untuk menyelesaikan hal ini.

Bahkan, mantan Menteri Perhubungan itu menyebutkan bahwa tidak hanya Freeport-McMoran dan PTFI yang memiliki hak untuk membawa ketidaksepahaman ini ke arbitrase. Namun pemerintah Indonesia juga bisa melaporkan lebih dulu masalah ini. (Baca juga: Denny Siregar: Perang Dahsyat Freeport VS Jokowi)

“Saya kira Freeport itu badan usaha. Jadi, maunya berbisnis. Kalau berbisnis pasti ini dirundingkan. Mudah-mudahan mencapai titik temu,” ujar Jonan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (20/2).

“Kalau tidak mencapai titik temu, memang itu hak masing-masing untuk membawa ke arbitrase. Bukan hanya Freeport yang bisa membawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa,” imbuhnya.

Jonan mengatakan, sikap tegasnya ini lantaran pemerintah telah berupaya sedemikian rupa untuk memberi kemudahan bagi PTFI untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia.

GP Ansor Dukung Menteri ESDM

Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) memberikan dukungan penuh kepada pemerintah terkait upaya divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua. Bahkan, GP Ansor secara tegas meminta pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM Ignasius Jonan, agar tetap berani, konsisten dan teguh dalam menjalankan amanat konstitusi, serta tidak mudah tunduk pada desakan siapa pun.

“GP Ansor mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi yang juga diakui secara sah dan meyakinkan oleh hukum internasional terkait penguasaan maupun pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas saat di Kota Semarang, Jawa Tengah Senin (20/2). (Baca juga: Saham Freeport Anjlok Gara-gara Pemerintah Kompak Satu Suara)

Yaqut, yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini, menilai bahwa PP No. 1 Tahun 2017 sudah mencerminkan semangat penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam sebagaimana yang dikehendaki konstitusi. “Yang terkait bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, haruslah tunduk dan patuh pada aturan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, agar dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Menurut Yaqut, PP No. 1 Tahun 2017 yang merujuk pada Pasal 169 dan Pasal 170 jo. Pasal 103 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) soal kewajiban pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi untuk melakukan pemurnian selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Minerba tersebut diundangkan, atau selambat-lambatnya tanggal 12 Januari 2014 sudah tepat.

“Ini untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara,” jelas Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Yaqut juga mendesak Menteri ESDM Ignasius Jonan agar tetap berani, konsisten dan teguh berpegang pada menjalankan amanat konstitusi seperti tegas dinyatakan PP No. 1 Tahun 2017, termasuk tidak mudah tunduk pada desakan siapa pun, termasuk dari PTFI maupun pihak-pihak di belakang PTFI.

“GP Ansor siap untuk bekerjasama dengan seluruh elemen bangsa untuk memastikan pelaksanaan penerapan PP No. 1 Tahun 2017 terhadap PTFI berjalan dengan baik, dengan secara khusus mempertimbangkan aspek lingkungan, hak asasi manusia, maupun perikehidupan yang layak, khususnya bagi saudara-saudara kita di Papua,” ungkapnya.

Yaqut menambahkan, pihaknya telah memerintahkan semua anggota maupun kader Ansor dan Banser untuk siaga satu komando dan siap membantu melakukan akuisisi, analisis dan artikulasi Big Data atas PTFI, dan melakukan rekayasa-rekayasa sosial bila dibutuhkan negara.

“Semua anggota dan kader sudah siaga satu dan siap membantu jika dibutuhkan negara, khususnya jika PTFI menempuh jalur arbitrase, di mana sebelumnya juga sudah melakukan pemecatan pegawai sebagai upaya menekan pemerintah sekaligus menunjukkan wajah asli kapitalisme korporasi asing yang hanya berorientasi memperoleh keuntungan semata di bumi Nusantara,” pungkasnya. (ARN)

About ArrahmahNews (12177 Articles)

Media Pencerahan Rakyat

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Freeport Ancam Pemerintah, Jonan Serang Balik Lewat Jalur Arbitrase — ArrahmahNews | Ridhwan Kulainiy's Blog
  2. Denny Siregar: Perang di Atas Meja Pemerintah Indonesia VS Freeport | ISLAM NKRI
  3. Perang Pemerintah VS Freeport, Detik-detik Kehancuran AS di Indonesia – VOA ISLAM NEWS

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: