Berita Terbaru

Tamasya Al-Maidah; Mobilisasi atau Pengawasan?

Selasa, 18 April 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Bila rencana aksi massa yang disebut dengan Tamasya Al-Maidah, yang digagas kelompok anti-Ahok, jadi digelar, ia tdk bisa dianggap sebagai sebuah kegiatan pengawasan Pilkada yang lazim. Ia termasuk dalam kategori pengerahan (mobilisasi) massa yang dapat beresiko bagi keamanan penyelenggaraan Pilkada pada 19 April nanti.

Saya tidak sependapat dengan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang menyebut bahwa gerakan Tamasya Al-Maidah adalah “sah-sah saja dan bagus-bagus saja” karena dianggap sebagai pengawasan Pilkada dari masyarakat yang sesuai aturan. Sebab jika benar merupakan pengawasan dari masyarakat, tentu tak perlu menggunakan model mobilisasi dari luar DKI, misalnya dari Jatim, Jateng, dan Jabar. Bisa saja dibuat tim pemantau yang bekerjasama dengan pihak-pihak Bawaslu, KPUD, dan aparat keamanan (TNI-Polri), serta organisasi seperti LSM-LSM yang selama ini juga memantau pelaksanaan Pilkada. Dalam aturan Pilkada disebutkan pula bahwa pemantau harus resmi terdaftar di KPUD.

Sebaliknya saya sependapat dengan isi Maklumat Bersama yang diteken oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, KPUD DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, yang antara lain berbunyi “setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun, yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat status keamanan dan ketertiban massa di Jakarta kurang kondusif.”

Sejatinya, dari sisi politik, gagasan dan aksi menggelar Tamasya Al-Maidah justru bisa kontraproduktif bagi upaya pemenangan Pilkada. Sebab jika kemudian gerakan ini dipersepsikan publik akan mengganggu jalannya Pilkada, maka simpati publik terhadap pihak yang didukung gerakan tersebut juga bisa terganggu atau bahkan mengalami kemerosotan. Apalagi jika ada aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh massa gerakan tersebut.

Gerakan mobilisasi massa yang tidak sesuai dengan aturan main dan cenderung menimbulkan keresahan dan kegaduhan, hemat saya, adalah instrumen politik yang lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi pemberdayaan sistem demokrasi. Sebaiknya gerakan Tamasya Al-Maidah tidak perlu diteruskan demi kemaslahatan warga masyarakat di ibukota dan pelaksanaan Pilkada DKI putaran kedua itu sendiri. [ARN]

Sumber; FB Muhammad A. S. Hikam.

About ArrahmahNews (9587 Articles)
Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: