Rabu, 14 Juni 2017
ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Pembentukan Pansus Hak Angket atas KPK oleh DPR membuat khawatir pihak-pihak yang antikorupsi. Mulai dari Presiden Jokowi sampai Seniman menolak jika Pansus hanya akal-akalan untuk melemahkan KPK. Selain mereka, anggota DPR pun ada yang menolak keberadaan Pansus. Bahkan ada yang melaporkan Pansus KPK ke MKD DPR.
Gerakan yang dinamai ‘Maklumat Budaya Tolak Angket KPK’ itu diinisiasi Raden Mas Haryo Heroe Syswanto Ns alias Sys Ns dan Harry Tjahjono. Ada juga nama Arswendo Atmowiloto. Mereka menggalang dukungan melalui pesan berantai di grup WhatsApp dan jejaring media sosial. (Baca juga: Jokowi Inginkan KPK yang Kuat)
“Kami Rakyat Indonesia, yang tidak mewakilkan diri, dengan ini menyatakan penolakan Hak Angket DPR RI atas KPK. Karena kami memilih tetap waras!” begitu bunyi kalimat pembuka pesan berantai tersebut, Minggu (11/6/2017).
“Gerakan yang mau dibuat oleh DPR adalah proses penghancuran bangsa. Sementara KPK dan pemerintah tengah membangun dan giat melakukan pemberantasan korupsi, ini ada upaya pelemahan KPK oleh DPR,” kata Sys.
Para seniman tersebut di antaranya Harry Tjahjono, Arswendo Atmowiloto, Dito Sugito, Herutomo, Butet Kartaredjasa, Eindy Harsanto, Sys Ns, Renny Djajoesman, Hadi S Purwanto, Riesta, Margareta, Sambas, Sandra Susana, Wany Bhakti, Dharmesty, Toha Mantik, Anton Jaftonan, Bismarck Arandito, Tony Tomasoa, Felix Tahilatu, Harry Krisna Triastantya, Duma Tandu, Jeffrey T, Reny Budi Hastuti, dan Agus Langgeng.
Ketua KPK Agus Rahardjo kemudian meminta Presiden Jokowi bersikap tegas atas keberadaan Pansus yang mengkhawatirkan ini. Para anggota Pansus kebanyakan berasal dari partai pendukung pemerintah. (Baca juga: LUAR BIASA! Anggaran Pansus Angket KPK Rp 3,1 M)
“KPK kan nggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamatilah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap,” kata Agus di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).
Akhirnya Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla pun angkat bicara. Kedua pemimpin negeri tersebut menolak pelemahan KPK.
“Jadi kita perlu KPK yang kuat, KPK yang independen, dan pemikiran tersebut harus menjadi sebuah landasan dalam rangka upaya kita bersama untuk pemberantasan korupsi. Dan pemikiran ini harus menjadi landasan kita bersama dalam semua langkah, dalam setiap pembuatan keputusan. Jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, tidak boleh,” kata Jokowi saat berkunjung ke press room wartawan Istana Kepresidenan, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Pada hari yang sama, JK juga angkat bicara soal penolakan pelemahan KPK. Meski demikian, JK sedikit berpikir positif tentang Pansus KPK.
“Seperti dikatakan Pak Presiden, ini pemerintah tidak setuju pelemahan. Kalau mau penguatan atau ada suatu perubahan sistem, sedikit-sedikit. Kan memang 15 tahun ini KPK perlu dievaluasi,” ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.(ARN)
Sumber: detik
Sebar:
