Berita Terbaru

Mahfud MD: Pansus Hak Angket KPK Cacat Hukum

Rabu, 14 Juni 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Mahfud MD yang mewakili ratusan guru besar hukum dari universitas negeri maupun swasta ini menilai pengguliran hak angket dan pembentukan pansus angket cacat hukum. Subjek dan objek yang dituju sangat keliru, sebab KPK bukan lembaga pemerintahan.

Mafud  mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tak mengikuti keinginan DPR terkait hak angket. (Baca juga: Dari Jokowi-JK Sampai ke Seniman pun Tolak Pelemahan KPK)

“APHTN-HAN dan PUSako mengimbau agar KPK tidak mengikuti kehendak panitia angket yang pembentukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” ujar dia di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2017).

Mantan Ketua MK itu mengatakan, karena pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket bertentangan dengan perundang-undangan, maka tindakan yang dilakukan pansus angket juga bertentangan dengan undang-undang (UU) dan hukum. (Baca juga: LUAR BIASA! Anggaran Pansus Angket KPK Rp 3,1 M)

Menurut Mahfud, jika lembaga antirasuah mengikuti keinginan pansus angket, sama saja dengan melakukan pelanggaran terhadap hukum dan UUD 1945.

“KPK harus taat pada konstitusi dan UU, bukannya terhadap panitia angket yang pembentukannya melalui prosedur yang tidak taat hukum,” kata Mahfud MD.

“Secara historis, hak angket itu dulu hanya untuk pemerintah. Karena tidak mungkin DPR itu mengawasi yang bukan pemerintah. Itu satu dari sudut sejarah,” kata Mahfud.

Berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU MD3, hak angket itu untuk menyelidiki pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah.

“Dalam pasal disebut dalam penjelasannya bahwa siapa itu pemerintah, Presiden, Wapres, para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan lembaga pemerintah nonkementerian, seperti Basarnas, LIPI, Wantimpres. Tapi di luar itu seperti KPK itu bukan lembaga pemerintah,” Mahfud memungkas.(ARN)

Sumber: liputan6

About ArrahmahNews (11781 Articles)
Media Pencerahan Rakyat

1 Comment on Mahfud MD: Pansus Hak Angket KPK Cacat Hukum

  1. Warga indonesia 99% menolak hak angket untuK KPK, bagi siapapun yg setuju dg atau yg menggagas angket KPK brt mendukung korupsi atau pelaku korupsi.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: