Berita Terbaru

Komisioner Komnas HAM Sebut Fahri Hamzah ‘Asbun’

Rabu, 5 Juli 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai keberadaan Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tidak diperlukan. Dengan tegas politikus PKS itu meminta agar dua komisi itu dibubarkan.

Menurut Fahri urusan hak asasi manusia telah diurus oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat Dirjen HAM. Sedangkan untuk korupsi, kata Fahri, setelah KPK enggak ada menjadi tanggung jawab Presiden.

Pernyataan Fahri ini ditanggapi keras oleh Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Pigai menilai pemikiran Fahri justru mundur ke belakang jika ingin komisi ini dihilangkan.

Komnas HAM, menurutnya, merupakan tumpuan dari pencari keadilan untuk menuntut hak asasi. Begitu pula dengan KPK yang menjadi tumpuan dari mereka yang mencari keadilan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat publik.

“Adanya keinginan untuk membubarkan kedua lembaga ini sama saja dengan kita ingin kembali kepada negara ototiter, kita ingin agar negara kembali pada abuse of power. Penyalahgunaan itu berimplikasi pada korupsi yang berlebihan, juga berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia,” tegasnya di DPR, Selasa (4/7).

Oleh sebab itu, dia menegaskan tak ada alasan untuk membubarkan Komnas HAM dan KPK. “Mereka (Komnas HAM dan KPK) adalah dua pilar utama paling penting,” tuturnya.

Pigai mengatakan, pernyataan Fahri asbun alias asal bunyi. “Kalau Fahri Hamzah itu kan asbun lah ya, asal bunyi. Jadi dia enggak paham bahwa Komnas HAM mengawasi pelaksanaan kemajuan dan perlindungan yang dilakukan pemerintah. Dirjen HAM itu mengkoordinir aspek HAM yang terkait ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” kata Pigai.

Menurut Pigai, tugas Komnas HAM dan Dirjen HAM sangat berbeda sehingga tak tumpang tindih seperti yang disebutkan oleh Fahri. Dia menjelaskan, Direktorat Jenderal HAM adalah pelaksana dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan, Komnas HAM bertugas mengawasi pelaksanaannya sehingga tak ada tumpang tindih.

“Mengawasi pelaksanaan itu Komnas HAM, berpedoman pada hukum HAM internasional yaitu covenant PBB. Covenant PBB adalah instrumen HAM yang besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri menilai keberadaan Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak diperlukan. Dengan tegas dia meminta untuk dibubarkan.

“Komnas HAM seperti yang terjadi kepada KPK. Ada tren, menurut saya, kejadiannya begini. Lembaga-lembaga ini sebetulnya sudah tidak diperlukan karena pada dasarnya negara telah mengalami konsolidasi demokrasi dan penguatan institusinya secara baik,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/7).

Selain dua lembaga itu, Fahri sepertinya juga ingin beberapa lembaga lain dibubarkan. “Masih ada 106 lembaga semi negara yang kerjaannya tumbang tindih di dalam negara itu harus dievaluasi. Kalau lembaga intinya sudah kuat buat apa?” kata Fahri. [ARN/merdeka]

About ArrahmahNews (10478 Articles)
Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: