Wiranto: Kok Ditolak? Perppu Harus Didukung Semua Pihak Demi NKRI

Kamis, 13 Juli 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Berbagai pihak mengkritik langkah pemerintah ketika diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas dan wacana pembubaran ormas yang dianggap anti-Pancasila, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto memberikan penjelasan mengenai hal tersebut di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Wiranto menjelaskan, bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dia juga mengomentari penolakan sejumlah pihak terkait penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.(Baca juga: Ketua PBNU: Perppu Pembubaran Ormas Radikal Diumumkan Jokowi Besok)

Wiranto menegaskan bahwa Perppu tersebut bertujuan menyelamatkan bangsa dari ancaman ideologi dan membubarkan negara.

“Menolak sih ada. Tapi masa menyelamatkan negara kok ditolak? Masa menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan, ditolak? Masa kami ingin melawan organisasi yang nyata-nyata ingin bubarkan negara kok ditolak?” ujar Wiranto saat ditemui usai menghadiri peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional di TMII, Jakarta Timur, Kamis (13/7/2017).

Wiranto berharap seluruh pihak mendukung penerbitan Perppu Ormas. Perppu tersebut bertujuan menyelamatkan kehidupan berbangsa dari ancaman ideologi yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945. (Baca juga: Menko Polhukam: Perpu 2/17 Bukan untuk Mendeskreditkan Ormas Islam)

“Perppu itu kan kepentingan nasional, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman, termasuk dari ancaman ideologi,” kata Wiranto.

“Dengan demikian Perppu itu harus didukung semua pihak untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan generasi berikutnya, menyelamatkan NKRI, Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan konsensus nasional,” tambahnya.

Pemerintah memilih menerbitkan perppu dengan mengubah aturan UU Ormas dibanding menempuh jalan pengadilan. Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.(Baca juga: Menkumham: Perpu 2/17 Akan Bubarkan Lebih dari Satu Ormas Bukan Hanya HTI)

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Pemerintah dinilai tidak memiliki alasan kegentingan untuk menerbitkan perppu. Langkah pemerintah itu juga dinilai sebagai ancaman bagi demokrasi.

Pemerintah dianggap mengambil jalan pintas dalam membubarkan ormas. Pemerintah tak mengikuti aturan pemberian sanksi yang diatur dalam UU No 17 tahun 2013. (ARN)

Sumber: kompas

About ArrahmahNews (12202 Articles)

Media Pencerahan Rakyat

1 Trackback / Pingback

  1. Wiranto: Kok Ditolak? Perppu Harus Didukung Semua Pihak Demi NKRI – ARRAHMAHNEWS – MUSLIM CYBER KREMI [MCK TEAM]

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: