Berita Terbaru

Ancaman Keras Pemerintah Bagi PNS HTI

Rabu, 26 Juli 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Perppu itu sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kini, Pemerintah bakal mengambil langkah-langkah terhadap mereka, terutama PNS yang diduga menjadi anggota HTI. Aparatur sipil negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi pengurus organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pengurus yang masuk dalam struktur akan diberi sanksi tegas.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, PNS memiliki tugas utama melayani, bergerak, dan mengorganisasi masyarakat. Ketika penggerak masyarakat sudah anti-Pancasila, tentu bertentangan dengan tugas yang seharusnya dilakukan.

“Kalau dia sudah anti-Pancasila, padahal tugasnya adalah menjabarkan sila-sila Pancasila, membuat perda, membuat kebijakan, dan sebagainya,” Tjahjo menandaskan. (Baca juga: Wiranto: HTI Dibubarkan Kok Dibela)

Tjahjo menegaskan, PNS sejatinya mengabdi untuk negara dan masyarakat, bukan sebaliknya merongrong persatuan bangsa. Dia pun telah meminta kepala daerah untuk menyusuri jajaran PNS di wilayahnya yang aktif di HTI, baik sebagai anggota atau simpatisan.

“PNS juga harus hati-hati, harus diukur betul tingkat keterlibatannya. Apakah dia sebagai pengurus, kader, atau hanya ikut-ikutan?” Kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Tjahjo mengaku pihaknya telah mengirim surat kepada para kepala daerah untuk menyeleksi dengan benar PNS yang berafiliasi dengan HTI. Paling tidak, mereka harus disadarkan dan diingatkan bahwa pemahaman HTI bertentangan dengan Pancasila.

“Kalau enggak, harus disuruh mundur kan repot. Kalau dia sebagai pengurus, ya silakan mundur karena sudah kader dia. Ya, itu saja,” ujar Tjahjo.

Saat ini, Pemerintah masih mencari payung hukum untuk memberhentikan PNS yang terlibat ormas HTI. Dengan begitu, pemberhentian PNS tidak akan menimbulkan kontroversi di kemudian hari.

“Lagi dicari UU-nya sama PP-nya. Kalau ada yang dilanggar, pasti ada sanksinya. Jadi saya cari pasal yang melarang itu sekaligus UU-nya. Nanti kalau pasal menyatakan jelas, pasti ada sanksi,” kata MenPAN-RB Asman Abnur di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Sampai saat ini, sudah ada laporan tentang keterlibatan PNS dengan HTI. Hanya saja, informasi itu masih perlu diverifikasi kembali sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Sambil pemerintah menentukan dasar hukum yang tepat untuk memberikan sanksi pada PNS itu.

“Biar jelas nanti bahwa berdasarkan PP nomor sekian, UU ini bahwa ini dilarang. Jadi sanksinya apa. Jadi kita bicaranya berdasarkan legalitas saja,” imbuh Asman. (Baca juga: Mendagri: Kader HTI Tidak Boleh Berdakwah)

Informasi yang didapat saat ini, terutama ada pada perguruan tinggi. Beberapa dosen di sejumlah perguruan tinggi dilaporkan terindikasi menjadi bagian dari HTI. Namun, semua itu masih membutuhkan verifikasi.

“Saya akan lihat dasar UU dan PP-nya. Nanti baru kita kasih tahu,” ucap Asman.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta PNS yang tergabung dalam ormas anti-Pancasila agar segera mengundurkan diri. Itu karena mereka dianggap melanggar sumpah yang telah diucapkan.

“Sebagai PNS kan disumpah harus setia pada ideologi pancasila. Ya, kalau dia sudah enggak cocok sama Pancasila, ya sudah mengundurkan diri saja. Secara gentle,” kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin (24/7/2017).

Tak hanya diminta mundur sebagai PNS, Djarot bahkan mempersilakan PNS agar pindah negara. Mereka bisa menuju tempat sesuai dengan ideologi yang dianutnya.

“Yah sebaiknya kalau dia enggak setuju dengan ideologi Pancasila, ya pindah saja. Bukan hanya pindah sebagai PNS, tapi pindah ke negara lain yang sesuai ideologi dia,” ujar Djarot. (Baca juga: Diduga Kader HTI, Anggaran Pramuka Ditahan!)

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan pemerintah daerah telah diimbau membina para mantan aktivis HTI, agar meninggalkan ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila.

“Kemendagri sudah berkomunikasi dengan pemda soal pencabutan status HTI. Selanjutnya, pemda diminta membina mereka agar kembali pada ajaran-ajaran yang diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara persuasif,” ujar Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, La Ode Ahmad, di Jakarta, Jumat, 21 Juli 2017.

Ia menjelaskan, pembinaan yang dilaksanakan pemda akan berupa penyuluhan untuk menghilangkan ideologi Khilafah. Selain itu, para mantan aktivis HTI ini juga bakal diperkenalkan dan diajak untuk menerapkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka.

“Pemda juga kami minta untuk memantau kegiatan eks HTI ini. Mereka memastikan agar tidak ada pelanggaran terkait apa yang diputuskan pemerintah,” jelas La Ode Ahmad.

Ia berharap para mantan anggota HTI ini dapat kooperatif dengan pemda. Dengan begitu, kondisi masyarakat di daerah tidak terganggu dan tetap kondusif.(ARN)

Sumber: liputan6

About ArrahmahNews (11752 Articles)
Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: