News Ticker

Kajari dan Bupati Pamekasan Ditahan KPK Dengan Status Tersangka

Kamis, 03 Agustus 2017,

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Setelah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kelima tersangka yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pengamanan perkara penyimpangan dana desa di daerah Madura, Jawa Timur langsung ditahan di lokasi berbeda-beda.

‎Lima orang tersangka tersebut yakni, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra, Bupati Pamekasan‎ Achmad Syafi’i, Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo, ‎Kepala Desa (Kades) Dassok Agus Mulyadi, serta Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan Noer Solehhoddin.

Menurut pantauan dilapangan, Kamis (3/8/2017) sore, kelima tersangka keluar satu per satu dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, dengan mengenakan tahanan KPK.‎ Mereka enggan menjawab sejumlah pertanyaan awak media. (baca juga: Kajari Dan Bupati Pamekasan Terjaring OTT KPK)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kelima tersangka kasus dugaan ‎suap terkait pengamanan perkara penyimpangan dana desa di daerah Madura, Jawa Timur, ditahan selama 20 hari ke depan, untuk keperluan penyidikan.

“Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama,” kata Febri saat dikonfirmasi di Gedung KPK. Mereka ditahan di lokasi berbeda. Kajari Pamekasan, ‎Rudi Indra dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur. Sedangkan Bupati Pamekasan, Achmad Syafi’i ditahan di Rutan KPK, Jalan HR Rasuna Said.

Sementara itu, untuk Agus Mulyadi dan Sutjipto Utomo ditahan di rutan yang sama yakni Rutan Pomdam Jaya, Guntur, dan terhadap Noer Solehhoddin dititipkan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

Atas perbuatannya, Sucipto, Agus Mulyadi, Noer dan Achmad Syafii yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, terhadap Rudi Indra yang diduga sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ARN)

Sumber: okezone

About ArrahmahNews (12566 Articles)

Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: