Berita Terbaru

Advokat Merasa Dirugikan Jika Perppu Ormas Dibatalkan

Selasa, 8 Agustus 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan memasuki tahapan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mendaftar sebagai pihak terkait dalam hal tersebut. Karena pihak Advokat merasa dirugikan jika Perppu itu dibatalkan MK.

“Argumennya panjang. Tapi intinya kita tidak boleh diam ketika Pancasila mau diganti. Jangan menunggu sampai diganti,” kata perwakilan FAPP, I Wayan Sudirta di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 8/8/2017.

Menurut Wayan, sejak tahun 80-an telah ada upaya dari kelompok tertentu mengubah dasar negara dan ideologi Pancasila. Ia menilai pemerintah selama ini terlambat dalam bersikap.

“Tapi saya tidak menyesalkan. Karena mereka terlalu hati-hati. Tapi sekarang pemerintah, negara sudah hadir. Suasana nyaman,” ucap dia.

Wayan mengatakan, advokat merasa terganggu dengan upaya penggantian Pancasila. Advokat, kata dia, disumpah untuk taat dan setia terhadap Pancasila. (Baca juga: Wiranto: Perpu Pembubaran Ormas untuk Selamatkan Negara dari Ormas Anti-NKRI)

“Kalau Pancasila diganggu, tentu advokat tidak boleh diam. Maka kami ikut sebagai terkait,” kata dia.

Wayan khawatir profesi advokat terancam, jika Pancasila tidak dapat dipertahankan. Ia punds khawatir sistem yang diberlakukan di Indonesia adalah model pemerintahan dengan kekuasaan yang ada di satu tangan.

“Kalau kekuasaan ada di satu tangan, di politik satu orang yang menentukan, di hukum dia yang menentukan, di ekonomi dia yang menentukan, peranan advokat akan hilang. Kami terancam profesi kami,” ucap dia.

Wayan menegaskan, pihaknya harus segera bersikap. Dampaknya tidak sekadar profesi advokat yang hilang, tapi dikhawatirkan konflik di beberapa negara Timur Tengah terjadi di Indonesia.

“Ada situasi yang mendesak. Sehingga pemerintah dalam hal ini Presiden punya kewenangan membuat Perppu. Ya ketemulah di situ. Ada kewenangan ada situasi mendesak,” ucap dia.

Wayan menjelaskan, situasi mendesak itu tampak dari penelitian Saiful Mujani dan Yenny Wahid. Menurut dia, ada teriakan keras dari masyarakat di Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat.

“Itu keresahan luar biasa. Ada sembilan persen dari masyarakat kita yang sudah mulai melirik ideologi lain. Yang sudah menjauh dari Pancasila. Anda bisa hitung berapa jumlahnya itu hanya dalam beberapa saat sudah ada sembilan persen. Bagaimana kalau 51 persen. Pasti NKRI diganti, Pancasilanya diganti,” beber dia.

Wayan menegaskan, Perppu ini tidak dimaksudkan menyerang atau membidik kelompok tertentu. Menurut dia, Perppu ini hanya sebagai rambu-rambu.

“Kalau Anda menerobos rambu-rambu, Anda kena. Kalau tidak ingin dibubarkan, jangan terobos rambu-rambu ini. Rambu-rambu ini bersifat normatif. Tidak mengarah kepada siapapun. Siapa yang melanggar, dia kena,” ucap dia.

Wayan menambahkan, pihaknya ingin memperkuat Perppu itu. Sambil terus menerus menyosialisasikan dengan baik serta menjadikan nilai Pancasila itu sebagai kenyataan.

“Misalnya gotong royong sudah mulai agak menurun. Suasana kebangsaan mulai memudar. Kami terus mengawal Pancasila. Salah satu di antaranya mengawal Perppu. Perppu ini akan membuat Indonesia semakin aman,” pungkas dia. (ARN)

Sumber: metrotvnews

About ArrahmahNews (11385 Articles)
Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: