Jum’at, 18 Agustus 2017,
ARRAHMAHNEWS.COM, SURIAH – Damaskus mendesak PBB untuk mengambil tanggung jawabnya mengenai pembentukan perdamaian dan keamanan internasional untuk mengakhiri kejahatan terhadap rakyat sipil Suriah yang dilakukan oleh koalisi pimpinan AS yang konon melawan kelompok teroris ISIS Takfiri. (Baca juga: Rusia Veto Resolusi PBB yang Kecam Pemerintah Suriah)
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah, dalam dua surat terpisah yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan Presiden Dewan Keamanan Amr Abdellatif Aboulatta pada hari Rabu, menyebutkan hilangnya 17 nyawa warga sipil dalam serangan udara pimpinan AS terhadap perumahan sipil di Raqqah pada tanggal 16 Agustus.
Serangan udara juga melukai banyak orang, termasuk anak-anak dan perempuan, dan infrastruktur sipil yang rusak, surat-surat tersebut menambahkan. Kementerian Luar Negeri Suriah juga menuduh koalisi pimpinan AS menggunakan bom terpimpin dan amunisi fosfor putih yang dilarang secara internasional dalam pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. (Baca juga: Rusia Veto Resolusi PBB yang Kecam Pemerintah Suriah)
Surat-surat tersebut selanjutnya meminta anggota koalisi pimpinan AS untuk segera membubarkan kontingen militer karena telah dibentuk di luar kerangka kerja PBB dan tanpa izin dari pemerintah Suriah.
Sebelumnya pada hari Kamis, kantor berita resmi Suriah, SANA, melaporkan bahwa pesawat militer pimpinan AS telah membombardir perumahan penduduk di kota al-Jala, yang terletak di sepanjang Sungai Efrat dan selatan kota timur Deir Ezzor, juga seperti kota At-Tayana, al-Zabari, Boqruss dan Subaikhan.
Laporan tersebut menambahkan bahwa enam orang, termasuk tiga anak tewas dalam serangan tersebut, dan menyatakan bahwa serangan udara juga menghancurkan sejumlah rumah, properti umum dan infrastruktur sipil di wilayah yang ditargetkan.
Koalisi pimpinan AS telah melakukan serangan udara terhadap apa yang dikatakan sebagai target ISIS di Suriah sejak September 2014 tanpa ada otorisasi dari pemerintah Damaskus atau sebuah mandat PBB.
Aliansi militer telah berulang kali dituduh menargetkan dan membunuh warga sipil. Hal ini juga sebagian besar tidak mampu memenuhi tujuannya dalam menghancurkan ISIS. (ARN)
Sebar:
