Berita Terbaru

Terkait OTT KPK, Menhub: Korupsi Adalah Musuh Bersama

Kamis, 24 Agustus 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Kementerian Perhubungan pada Rabu (23/8/2017) mendapat tangapan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Dia menyebut OTT yang dilakukan KPK merupakan masukan untuknya agar lebih keras ketat dalam pengawasan karna korupsi adalah musuh bersama.

“Ini menjadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. Korupsi adalah penyakit bangsa yang harus terus kita lawan secara bersama,” ujar Budi dalam keterangan persnya, Kamis (24/8/2017).

Budi juga meminta maaf atas OTT itu. Dia prihatin jajarannya masih terlibat suap meski sudah diperingatkan secara keras.

“Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang,” kata Budi.

Sebelumnya, Plt Kepala Biro Humas Kemenhub Hengky Angkasawan juga membenarkan adanya ruangan yang disegel KPK. Ruangan itu adalah ruangan seorang Direktur Jenderal (Dirjen).

“Ada penyegelan. Tapi hanya di ruang Pak Dirjen aja,” kata Hengky sebelumnya. (Baca juga: KPK Gelar OTT di Kemenhub, Satu Orang Ditangkap)

Ruangan dirjen yang disegel itu berada di di Gedung Karsa yang memang ditempati bagian direktorat. Ruangan ang disegel diketahui merupakan ruangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub A Tonny Budiono.

Dilain pihak, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan bila timnya turut mengamankan banyak tas berisi uang dari berbagai mata uang terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Uang yang ditemukan itu berupa dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD), serta rupiah.

“Ditemukan banyak tas yang berisi rupiah, USD, dan SGD,” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo.

Namun Agus mengaku belum tahu berapa jumlah uang itu. Saat ini tim KPK sedang melakukan penghitungan.

“Sedang dihitung,” kata Agus.

Agus hanya membenarkan bila ada penyelenggara negara yang ditangkap. Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pejabat tersebut.

“KPK punya waktu 24 jam untuk menentukan status penyelenggara negara dan barang bukti tersebut,” ucap Agus.(ARN)

Sumber: detik

About ArrahmahNews (11405 Articles)
Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: