Headline News

Media Jerman: Arab Saudi Negara yang Mengerikan

Senin, 28 Agustus 2017,

ARRAHMAHNEWS.COM, BERLIN – Sebuah opini dari media Jerman dalam mengkritik Arab Saudi sebagai penyebab bencana di Yaman menyatakan bahwa perilaku Saudi yang kejam terhadap negara tetangganya itu adalah perilaku yang sudah menjadi tabiat para pengendali kekuasaan di kerajaan.

Menurut opini dalam Deutsche Welle (DW) pada Minggu (27/08) itu, di Arab Saudi sendiri rakyat kerajaan harus  menanggung beban perilaku kejam ini terutama minoritas dan para kritikus pemerintah.

Baca: The Independent: Media Saudi Konyol dan Penyebar Hoax

Rakyat atau aktivis yang menyuarakan tuntutan mereka untuk hak berpendapat di negara itu adalah mereka yang disasar kekejaman pemerintah Saudi. Salah satu contohnya adalah kasus yang dipublikasikan dengan baik oleh penyair tanpa kewarganegaraan, Ashraf Fayadh, seorang keturunan pengungsi Palestina, yang pada awalnya dijatuhi hukum mati hanya karena dianggap “murtad”. Meski kemudian hukuannya diganti menjadi delapan tahun penjara dan 800 cambukan setelah mendapat kecaman internasional.

DW juga menyebut Kerajaan Arab Saudi menunjukkan intoleransi angkuh yang ditampilkannya terhadap rakyatnya sendiri sama dengan yang mereka tampilkan pada tingkat internasional. Perselisihan dengan Qatar, yang dimulai hampir tiga bulan lalu, juga menunjukkan hal ini.

Baca: Arab Saudi bukan “Negara Islam”, Tapi “Penjual Islam”

Politik yang baik dalam pemahaman Arab Saudi adalah jika segala sesuatu dilakukan semata-mata sesuai dengan gagasan Riyadh. Puncak dari arogansi dan kekejaman Saudi ini adalah permintaannya kepada Qatar untuk menutup media penyiarannya, Al Jazeera. Penyiaran yang (terlepas dari pelaporannya terhadap Qatar sendiri) mungkin lebih berkomitmen pada pluralisme dan keragaman pendapat daripada yang media-media Saudi.

Baca: KEJAM! Ratusan TKW Disekap dan Disiksa di Arab Saudi

Gagasan bahwa setiap orang di kawasan berhak menentukan pendapat mereka sendiri dianggap sangat bertentangan dengan landasan wahabisme yang dianut kerajaan. Bagi Riyadh hal ini jelas berarti puncak pembusukan intelektual dan politik.

Lagipula, hal ini tentu membuat kepemimpinan kerajaan khawatir karena berarti memberi ruang bagi warga untuk mempertanyakan legitimasi politik kepemimpinan negara, apakah hal itu dibangun atas dasar hak asasi ataukah pertumpahan darah? (ARN)

Comments
To Top
%d blogger menyukai ini: