Selasa, 29 Agustus 2017,
ARRAHMAHNEWS.COM, NEW YORK – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin (28/08) mengungkapkan keprihatinan mendalam atas laporan banyaknya warga sipil yang tewas dalam operasi keamanan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Baca: HRW: Citra Satelit Tunjukkan Bukti Kekejaman Tentara Myanmar atas Etnis Rohingya
Kerusuhan terakhir ini terjadi setelah serangan yang dilakukan terhadap pasukan keamanan Myanmar pada hari Jumat oleh Rohingya; sebuah minoritas etnis Muslim yang tak diakui kewarganegaraannya di Myanmar.
“Sekretaris jenderal, yang telah mengutuk serangan hari Jumat, mengulangi pentingnya menangani akar penyebab kekerasan terhadap pasukan keamanan dan tanggung jawab pemerintah Myanmar untuk memberikan keamanan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan,” ungkap juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita Xinhua.
Baca: Penyiksaan Etnis Rohingya Kembali Terkuak
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa sekretaris Jenderal sepenuhnya mendukung rekomendasi sebuah laporan oleh Kofi Annan, yang memperingatkan terhadap bahaya ketegangan antar-komunal di Rakhine, dan mendesak pemerintah Myanmar untuk secara efektif menerapkan rekomendasi Annan.
Pemerintah Myanmar menganggap Muslim Rohingya yang tinggal di negara Budha itu sebagai imigran ilegal dari negara tetangga mereka, Bangladesh.
Baca: Myanmar “ROHINGYA” Daerah Kaya Minyak yang Diperebutkan
“Mengakui bahwa Bangladesh telah menjadi tuan rumah pengungsi yang sangat murah hati dari Myanmar selama beberapa dekade, sekretaris jenderal meminta pihak berwenang untuk terus mengizinkan orang-orang Rohingya melarikan diri dari kekerasan untuk mencari keamanan di Bangladesh. Banyak dari mereka yang melarikan diri adalah perempuan dan anak-anak, beberapa di antaranya terluka,” tambah pernyataan tersebut.
Guterres meminta agar badan-badan kemanusiaan diberi akses tak terbatas dan bebas kepada masyarakat minoritas yang membutuhkan bantuan dan perlindungan itu. PBB siap memberikan semua dukungan yang diperlukan baik untuk Myanmar dan Bangladesh dalam hal itu. (ARN)
Sebar:
