Kamis, 17 Agustus 2017,
ARRAHMAHNEWS.COM, ANKARA – Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu telah memperingatkan bahwa wilayah semi-otonom Kurdistan, Irak, yang berencana mengadakan referendum kemerdekaan akhir bulan depan akan menyebabkan “perang sipil” di negara Arab yang dilanda konflik itu. (Baca juga: Netanyahu Dukung Kemerdekaan Kurdi di Irak)
“Di negara tersebut (Irak), yang telah melalui begitu banyak masalah, referendum mengenai kemerdekaan dapat membuat situasi menjadi lebih buruk lagi,” kata Cavusoglu kepada jaringan berita televisi TRT Haber yang dikelola negara pada hari Rabu (16/08/2017).
“Tuhan melarang, bahkan bisa membawanya ke perang sipil,” tambahnya.
Ucapannya disampaikan sehari setelah Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag mengatakan referendum untuk sebuah negara Kurdi yang independen melanggar konstitusi Irak dan akan membawa Timur Tengah pada kekacauan.
“Turki memberi arti penting pada integritas teritorial dan politik Irak. Sangat penting stabilitas dicapai di wilayah ini dan orang-orang hidup dalam kedamaian dan keamanan. Keputusan pemerintah daerah Irak ini akan memberikan kontribusi pada ketidakstabilan di kawasan. Hal itu juga melanggar konstitusi Irak,” katanya dalam sebuah konferensi pers setelah sebuah pertemuan kabinet di ibukota Ankara.
Hoshyar Zebari, penasihat dekat Presiden Daerah Kurdistan (KRG) Massoud Barzani, mengatakan kepada Reuters pada hari Sabtu bahwa pihak berwenang Kurdi bertekad mengadakan referendum pada 25 September terlepas dari semua keberatan. (Baca juga: AS Manfaatkan Kurdi untuk Hancurkan Integritas Suriah)
Hoshyar Zebari, penasihat dekat KRG Presiden Massoud Barzani (Foto oleh Reuters)
Ucapan Zebari datang hanya dua hari setelah Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson meminta Barzani dalam sebuah panggilan telepon untuk menunda referendum tersebut.
“Masalah penundaan referendum, Presiden (Barzani) menyatakan bahwa rakyat wilayah Kurdistan akan mengharapkan jaminan dan alternatif untuk masa depan mereka,” sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat oleh presidensi KRG setelah panggilan telepon Tillerson.
Pada bulan Juni, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menggambarkan keputusan Barzani untuk mengadakan referendum terlalu cepat dan bertentangan dengan konstitusi.
“Kami memiliki sebuah konstitusi yang telah kami pilih, kami memiliki parlemen federal dan pemerintah federal … Referendum saat ini tidak tepat,” kata Abadi pada tanggal 13 Juni.
Iran juga menyatakan keberatannya terhadap skema “sepihak”, yang menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dan stabilitas Irak dan bersikeras bahwa wilayah Kurdistan adalah bagian dari mayoritas negara Arab. (ARN)
Sebar:
