Selasa, 12 September 2017,
ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Melalui kegiatan monitoring, izin pertambangan dan minerba Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp. 1,7 triliun. Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan hal yang tercapai di masa kepemimpinannya itu.
“Dari kegiatan monitoring dan izin usaha pertambangan minerba KPK mencatat ada uang Rp 1,7 trilun. Kemudian monitoring komitmen tata kas di Kementerian ESDM itu Rp 44 juta,” ujar Agus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (11/9/2017).
Baca: KPK Kembali Tangkap Hakim, ICW Soroti Peran KY
Agus membeberkan, hingga 31 Juli 2016 pihaknya telah melakukan kegiatan penyuluhan mengenai sistem gratifikasi secara berkesinambungan di 525 lembaga maupun BUMN dan BUMD. “Kita memiliki sistem pengendalian gratifikasi. Sampai 31 Juli 2016 sudah dilaksanakan pembangunan sistem pengendalian pelaksanaan gratifikasi. Sudah dilaksanakan sistem ini di 525 lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya,” ucap Agus.
Agus menilai, dalam kegiatan penelitian dan pengembangan antikorupsi, KPK telah melakukan 23 kegiatan di lembaga pemerintahan sejak 2015-2016. Dia menyebut, area penelitian dan pengembangan ini lebih banyak mencakup birokrasi.
Baca: Wapres Jusuf Kalla Ungkap Presiden Jokowi Prihatin Atas Perseteruan KPK VS DPR
“Areanya ini terbagi dalam banyak hal. Paling banyak di sisi birokrasi terutama reformasi birokrasi,” kata dia.
Agus melanjutkan, KPK juga melakukan kegiatan penelitian dan survei. Dalam kegiatan ini, menurutnya, KPK bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Transparansi Internasional Indonesia. “Kami sudah melakukan pemantauan publik kemudian melakukan survei terhadap indeks korupsi di Indonesia. Indeks penegakan hukum kemudian subjek dalam melakukan korupsi,” tandas Agus Rahardjo. (ARN)
Sumber: Liputan6
