Selasa, 12 September 2017
ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengajak semua pihak memegang apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian jalan tol Mojokerto-Jombang, Sabtu (9/9) lalu dalam menanggapi upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),.
“Presiden menyampaikan bahwa kita semua berkewajiban untuk menjaga KPK agar KPK tetap baik, kuat,” tegas Pramono menanggapi pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/9) sore.
Baca: Babak Pertama KPK Versus Setnov Segera Dimulai di Praperadilan
Pramono Anung menyampaikan pernyataan itu untuk menanggapi pertanyaan wartawan menyangkut pernyataan Jaksa Agung dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin (11/9), yang meminta penuntutan KPK dihilangkan dihapus, dikembalikan ke Kejaksaan.
Jika kemudian ada kekurangan hal yang bersifat manajerial pada diri KPK, hal yang bersifat administratif, menurut Seskab, itulah yang dilakukan perbaikan.
“Sehingga dengan demikian, sebagai pegangan kita semua adalah apa yang disampaikan oleh Presiden,” ujarnya.
Baca: Ini Cara KPK Selamatkan Uang Negara Senilai Rp 1,7 Triliun
Pramono menambahkan, bahwa sikap Presiden tetap pada posisi seperti itu, tidak ada keinginan sama sekali dari pemerintah dalam hal ini Presiden untuk merubah atau pun mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh KPK.
Mengenai kemungkinan Pansus DPR merekomendasi untuk merevisi Undang-Undang KPK, Seskab mengingatkan, ada hal yang bersifat substansi, ada yang bersifat administratif. Dalam hal yang bersifat administratif manajerial, Seskab merujuk pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPK, bahwa memang ada hal yang perlu dilakukan perbaikan, tetapi tidak pada kewenangan secara mendasar.
Seskab melanjutkan, Sehingga dengan demikian, dalam hal ini Presiden tidak ada keinginan sama sekali untuk mengurangi kewenangan KPK.
“Tidak usah ditafsirkan macam-macam,” pungkasnya. (ARN)
Sumber: Setkab
Sebar:
