Rabu, 20 September 2017
ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK sebelumnya sudah meminta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut dilakukan atas keinginan Pansus Angket untuk bertemu dan berkonsultasi dengan Jokowi.
“Kami telah meminta kepada pimpinan DPR untuk menyurati Presiden agar Pansus bisa berkonsultasi dalam rangka konsultasi dengan Presiden,” ujar Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Teuku Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).
Baca: Istana: Presiden Jelas Tak Setuju Jika Pansus Minta Bubarkan KPK
Akan tetapi, Jokowi tak menjawab dia mau bertemu. Dia hanya menegaskan Pansus Angket KPK yang bergulir itu merupakan wilayah DPR.
“Kan itu wilayahnya DPR. Pansus itu wilayahnya DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya ada di DPR. Sudah,” kata Jokowi saat ditemui wartawan di gedung Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).
Baca: Polisi Tangkap Teroris yang Diduga Akan Serang Jokowi di Cirebon
Dilain pihak, KPK enggan mengomentari rencana pertemuan tersebut. KPK hanya menegaskan pihaknya yakin Jokowi tetap akan mendukung pemberantasan korupsi.
“Soal ke Presiden, kami memilih tidak mengomentari hal tersebut, dan saya yakin Presiden tetap pada apa yang disampaikan berulang kali soal mendukung pemberantasan korupsi, termasuk mendukung penguatan KPK,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. (ARN)
Sumber: DetikNews
Sebar:
