Amerika

DK PBB Tentang Keras Referendum Kemerdekaan Kurdi

Jum’at, 22 September 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, NEW YORK – Dewan Keamanan PBB telah memperingatkan bahwa referendum yang direncanakan akan diadakan di wilayah semi-otonom Kurdistan, Irak, pada minggu depan, berpotensi “mendestabilisasi” dan mengancam perang yang sedang berlangsung dengan teroris ISIS.

Dalam sebuah pernyataan dengan suara bulat pada hari Kamis, 15 anggota DK PBB tersebut juga mengatakan bahwa referendum dapat menghambat upaya untuk membantu orang-orang yang mengungsi kembali ke rumah mereka.

Dewan Keamanan “menyatakan keprihatinannya atas kemungkinan dampak yang tidak stabil dari rencana pemerintah daerah Kurdistan, yang akan mengadakan referendum secara sepihak pekan depan.”

Anggota Dewan meminta “dialog dan kompromi” untuk mengatasi perbedaan antara pemerintah Irak dan otoritas Kurdi. Ambisi kemerdekaan Kurdi sangat kontroversial di seluruh wilayah dan masyarakat internasional.

Tiga cabang pemerintah Irak, termasuk parlemen, pengadilan dan pemerintahan Perdana Menteri Haider al-Abadi, telah menyatakan penolakan keras terhadap rencana untuk memisahkan diri dari irak.

Namun, Massoud Barzani pemimpin pemerintahan semi otonom Kurdi (KRG), dengan gigih terus mendesak rencananya untuk mengadakan pemungutan suara pada tanggal 25 September, dengan mengabaikan seruan internasional untuk membatalkan penawaran dan menegosiasikan sebuah kesepakatan yang tidak mempengaruhi integritas Irak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan AS serta kekuatan regional seperti Iran dan Turki juga telah menyatakan kekhawatiran tentang pemungutan suara yang direncanakan oleh KRG, dengan alasan bahwa hal itu dapat menciptakan ketidakstabilan lebih jauh di daerah yang sudah mudah berubah.

Rezim Israel secara nyata mendukung referendum kontroversial tersebut.

Sebelumnya, menteri luar negeri Turki, Iran dan Irak mengadakan pertemuan langka di New York di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, beberapa hari menjelang referendum pada hari Senin tanggal 25 September.

Dalam sebuah pernyataan bersama, ketiga menteri tersebut menekankan bahwa “referendum tidak akan bermanfaat bagi Kurdi dan Pemerintah Daerah Kurdi, serta mempertimbangkan akan mengambil tindakan balasan yang terkoordinasi.” [ARN]

Comments
Arrahmahnews AKTUAL, TAJAM DAN TERPERCAYA

Facebook

Berlangganan ke Blog via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabung dengan 2.781 pelanggan lain

Pengunjung

  • 52.017.704 hit

Copyright © 2020 Arrahmahnews.com All Right Reserved.

To Top
%d blogger menyukai ini: