Eropa

Macron Tandatangani Undang-undang Reformasi Buruh yang Kontroversial

Sabtu, 23 September 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, PARIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Jum’at (22/09) menandatangani undang-undang reformasi perburuhan kontroversial, yang sebelumnya memicu protes massa di negara tersebut.

Reformasi ini akan mempermudah perusahaan untuk mempekerjakan dan memecat pekerja, serta memberi mereka wewenang lebih untuk menentukan gaji dan syarat-syarat bekerja.

Mereka yang memprotes undang-undang ini menyebut bahwa undang-undang baru mendukung kudeta sosial dan memperlemah posisi serikat pekerja.

Rancangan undang-undang ketenagakerjaan ini sebelumnya telah banyak dikritik oleh serikat pekerja dan partai sayap kiri, karena akan memudahkan perusahaan memberhentikan staf dan memotong pembayaran lembur. Partai Front Nasional (FN) mengatakan bahwa reformasi tersebut tampaknya mendukung perusahaan besar daripada perusahaan kecil atau menengah.

Pemerintah Prancis pada tanggal 31 Agustus mengumumkan rencana untuk mereformasi peraturan ketenagakerjaan untuk memberi kebebasan kepada pengusaha lebih banyak dan merangsang ekonomi. RUU tersebut diserahkan ke Dewan Menteri Prancis pada hari Jumat.

Pekerja Prancis sejak lama menikmati hak-hak norma perburuhan. Namun para pemilik modal mengeluh karena menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pengangguran di Prancis terus berada di angka sembilan persen selama hampir satu dekade.

Agenda reformasi Macron kini terus dipantau oleh Jerman yang menilainya sebagai ujian untuk membentuk ulang perekonomian Eropa. Macron harus lolos dari tentangan kaum buruh jika ingin mendapatkan dukungan dari Berlin. (ARN)

Comments
Arrahmahnews AKTUAL, TAJAM DAN TERPERCAYA

Facebook

Berlangganan ke Blog via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabung dengan 2.753 pelanggan lain

Copyright © 2020 Arrahmahnews.com All Right Reserved.

To Top
%d blogger menyukai ini: