News Ticker

Saudi Ancam Upaya Penyelidikan HAM di Yaman

Sabtu, 30 September 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, RIYADH – Arab Saudi kembali berhasil melobi pembentukan komisi penyelidikan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Yaman, di mana mesin perang Riyadh telah menghirup api selama dua setengah tahun terakhir.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Ahad mengadopsi resolusi kompilasi pada menit-menit terakhir dengan konsensus setelah melakukan lobi berat oleh sebuah kelompok negara-negara Arab yang dipimpin Arab Saudi dengan kekuatan Barat.

Resolusi tersebut, meminta pengiriman sekelompok “pakar terkemuka” ke Yaman, pada awalnya Belanda dan Kanada menyodorkan proposal yang meminta pembentukan komisi penyelidikan independen. Versi yang diadopsi mencakup amandemen yang disampaikan oleh Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya.

Laporan mengatakan bahwa Riyadh mengancam akan membatasi hubungan perdagangan dan diplomatik dengan anggota dewan yang telah mendukung versi yang jauh lebih kuat. Kerajaan Arab Saudi juga secara terbuka menghargai Inggris, AS dan Prancis atas kerja sama mereka dalam mengamankan resolusi tersebut. Ketiga negara tersebut juga mendukung agresi militer Arab Saudi yang mematikan terhadap Yaman yang miskin.

Pada hari Jumat, Dewan mengamanatkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad al-Hussein, untuk memberi nama anggota tim internasional ke panel tersebut, yang tugasnya adalah melakukan “pemeriksaan menyeluruh atas semua dugaan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia internasional dan bidang hukum internasional lainnya yang sesuai dan berlaku” di Yaman yang dilanda perang.

Kembali pada bulan Juni tahun lalu, PBB sebelumnya telah memasukan Arab Saudi dalam daftar hitam setelah menyimpulkan dalam sebuah laporan bahwa mereka bertanggung jawab atas 60 persen dari 785 kematian anak-anak di Yaman pada tahun 2015. Beberapa hari kemudian, badan dunia tersebut mengumumkan bahwa rezim Riyadh dihapus dari daftar, sambil menunggu peninjauan bersama dengan negara-negara Arab.

Pada saat itu, ketua PBB Ban Ki-moon mengakui bahwa dia terpaksa memindahkan Riyadh dari daftar hitam setelah rezim tersebut dan sekutunya mengancam akan memotong dana ke banyak program PBB. Langkah tersebut memicu protes dari kelompok hak asasi manusia. [ARN]

About ArrahmahNews (12552 Articles)

Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: