News Ticker

Mendagri Siap Dipanggil KPK Terkait Kasus E-KTP

Senin, 2 Oktober 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Pasca putusan sidang praperadilan yang mengabulkan permohonan Ketua DPR Setya Novanto. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku siap jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan keterangan dan data tambahan terkait KTP elektronik. Menurut Tjahjo, Dia dan jajaran Dirjen Kemendagri bersedia memberikan keterangan.

“KPK kalau toh harus minta tambahan kesaksian saya, pak Dirjen atau dan lain-lain kami siap. Yang penting hukum sudah ranah KPK, tetap dengan asas praduga tak bersalah,” kata Tjahjo di TMP Kalibata, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin 2 Oktober 2017.

Baca: KY: Cepi Iskandar Hakim Praperadilan Setya Novanto Sering Dilaporkan

Tjahjo enggan mengomentari hasil sidang yang menggugurkan status Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek KTP-el. Karena, masalah hukum bukan ranah Kemendagri.

“Itu urusan KPK, domain KPK,” kata Tjahjo.

Tjahjo menegaskan, pihaknya hanya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apalagi, Kemendagri masih fokus menyelesaikan permasalahan kartu tanda penduduk elektronik (KPT-el).

“Bisa memperoleh NIK (nomor induk kependudukan), dengan KTP-el,” kata dia.

Baca: Jokowi Menolak Bertemu Pansus Angket KPK, Ini Jawabannya

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto. Ketua Umum Golkar itu lepas dari status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hakim tunggal Cepi Iskandar menilai, penetapan tersangka KPK terhadap Novanto menyimpang. Dia menganggap langkah KPK tidak sah sehingga dengan keputusan ini, penetapan tersangka Novanto tidak memiliki kekuatan hukum.

“(Pengadilan) memerintahkan termohon (KPK) menghentian penyidikan terhadap Setya Novanto,” kata Cepi. (ARN)

Sumber: Metrotv

About ArrahmahNews (12571 Articles)

Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: