NewsTicker

Menkopolhukam: Kampanye Hitam Alat Politik untuk Meraih Kekuasaan

Senin, 16 Oktober 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan bahwa radikalisme dan ekstremisme di Indonesia cenderung meningkat saat memasuki masa-masa tahun politik 2018 dan 2019. Hal tersebut disampaikan Wiranto saat menjadi pembicara kunci pada 6th Action Asia Peacebuilders’ Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).

Wiranto menilai, pada masa Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, penyebaran ujaran kebencian, propaganda politik dan kampanye hitam melalui dunia maya akan menjadi alat untuk meraih kekuasaan.

“Menjelang 2018 dan 2019, kita akan memasuki tahun politik. Pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung. Selama itu, radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian bercampur dengan propaganda politik dan kampanye hitam akan digunakan sebagai alat meraih kekuasaan,” ujar Wiranto.

Baca: Wiranto: Saracen Harus Ditindak Tegas Karena Bahayakan Keamanan Nasional

“Tentunya hal itu mengancam kedamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Menurut Wiranto, meningkatnya suhu politik merupakan hal yang wajar sebab banyak pihak berkontestasi. Para pihak tersebut akan mengupayakan langkah-langkah agar pasangam calon yang diusung dalam pemilu menjadi populer di tengah masyarakat.

Akan tetapi, seringkali cara-cara yang digunakan tidak terkontrol dengan baik, bahkan melanggar hukum.

Baca: Saracen Diduga Sebagai Senjata Politik 2019

“Saya mengatakan hati-hati jangan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang radikal untuk membangun suatu kebencian, membangun kecurigaan, membangun konflik satu dengan yang lain,” kata Wiranto.

Wiranto menegaskan, pemerintah berharap masyarakat sipil berperan untuk mengantisipasi berkembangnya radikalisme dalam berbagai bentuk. Pemerintah sangat terbuka dengan masukan dari masyarakat untuk menanggulangi radikalisme dan ekstremisme.

“Penanggulangan radikalisme dan ekstrmisme bukan hanya tugas pemerintah tapi juga masyarakat sipil. Karena itu pemerintah sangat terbuka dengan usulan dan kerja sama dari masyarakat untuk melawan radikalisme,” tutur Wiranto. (ARN)

Sumber: Kompas

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: