News Ticker

TNI, Polri dan Kejaksaan Kompak Dukung Perppu Ormas

Kamis, 19 Oktober 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Kejaksaan Agung kompak mendukung penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Ketiga institusi itu mengutarakan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi II DPR dalam lanjutan pembahasan Perppu Ormas, Kamis (19/10).

“Pada prinsipnya TNI mendukung kebijakan politik negara tersebut. Kami mempertegas mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi undang-undang,” kata Inspektorat Jenderal TNI Letnan Jenderal Dodik Wijanarko, dalam rapat.

Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Raja Erizman mengutarakan hal serupa. Raja mengatakan, Perppu Ormas dibuat pemerintah bukan untuk memberangus kebebasan berorganisasi.

Baca: Penjelasan Prof. Suteki Soal Gugatan Perppu Ormas, Bikin Netizen Tertawa

“Perppu ini diundangkan dengan maksud melakukan penguatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Kami siap dukung pemerintah,” ujar Raja.

Raja menjelaskan, Perppu Ormas juga menjadi upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran paham radikal, fanatisme dan ujaran kebencian yang menggangu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Adi Toegarisman yang mewakili Kejaksaan Agung, menilai perkembangan ormas yang ada saat ini, perlu dijaga sedemikian rupa agar tidak menggangu Pancasila. Karenanya Perppu Ormas menjadi solusi.

“Tidak ada kata lain memang penerbitan Perppu ini keniscayaan untuk menjaga kesatuan bangsa ini,” kata Adi.

Baca: 5 Ormas Bakal Dibubarkan, Mendagri: Tunggu Tanggal Mainnya

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo berkeberatan jika penerbitan Perppu Ormas dianggap menandakan pemerintah otoriter.

“Pemerintah bukan otoriter namun berdasarkan berbagai alasan perppu merupakan penyempurnaan UU Ormas. Tidak semata-mata dibubarkan namun ada teguran tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan serta pembubaran ormas,” kata Soedarmo.

Saat ini Perppu Ormas tengah dikebut pembahasaannya di parlemen. DPR menargetkan tanggal 24 Oktober mendatang, Perppu Ormas dapat dibawa ke rapat paripurna untuk diterima.

Jika proses lancar, maka Perppu Ormas akan berubah menjadi sebuah UU baru yang mengatur tentang ormas menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. (ARN)

Sumber: CNNIndonesia

Iklan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: