KPK: Gugatan Setnov ke PTUN Tidak Beralasan

Jum’at, 20 Oktober 2017

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan kepada Dirjen untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0656, tanggal 2 Oktober 2017, perihal Pencegahan ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI An Setya Novanto.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap gugatan yang dilayangkan Setnov ke PTUN itu tidak beralasan.

“Jika materi yang dipersoalkan adalah pencegahan ke luar negeri yang dilakukan terhadap Setya Novanto, seharusnya tidak beralasan karena kewenangan untuk itu sudah diatur di UU KPK, tepatnya Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK,” tegas Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (20/10/2017).

Baca: Kuasa Hukum Setya Novanto Akan Laporkan KPK ke Bareskrim

Febri menilai, peran Dirjen Imigrasi hanyalah sebatas melaksanakan permintaan KPK. Landasan hukumnya cukup kuat karena termaktub dalam undang-undang.

Febri kemudian mengingatkan kembali soal putusan hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar, yang hanya mengabulkan sebagian gugatan Novanto sebagai tersangka e-KTP dan soal pencegahan, tidak termasuk di dalamnya.

Baca: KY: Cepi Iskandar Hakim Praperadilan Setya Novanto Sering Dilaporkan

“Apalagi di putusan praperadilan sebelumnya ditegaskan hakim bahwa hakim tidak mengabulkan permintaan Setya Novanto saat itu untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto,” ujar Febri.

Novanto sebelumnya dicegah bepergian ke luar negeri hingga April 2018. Pencegahan itu terkait status Novanto yang masih terikat sebagai saksi tersangka e-KTP, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. (ARN)

Sumber: DetikNews

About ArrahmahNews (12202 Articles)

Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: