Minggu, 29 Oktober 2017
ARRAHMAHNEWS.COM, ERBIL – Seorang pejabat pemerintah Kurdi menyatakan bahwa Presiden Pemerintah Daerah semi-otonom Kurdistan Irak (KRG) Massoud Barzani tidak akan memperpanjang masa jabatan presidennya setelah tanggal 1 November.
Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan kepada Reuters bahwa Barzani dalam sebuah surat yang dikirim ke parlemen Kurdi pada hari Sabtu (28/10) telah menggariskan sebuah rencana untuk membagi kekuasaannya sebagai presiden.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa parlemen akan mengadakan pertemuan pada hari Minggu (29/10) ini untuk mendistribusikan kembali kekuasaan presiden tersebut.
Bagaimanapun, sebuah sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada stasiun siaran berita Kurdistan24 bahwa laporan yang mengatakan bahwa surat itu berisi pengunduran diri Barzani adalah “tidak benar”.
Pekan lalu, parlemen memutuskan “untuk membekukan kegiatan” Barzani, wakil presidennya Kosrat Rasul dan kepala kabinet presiden, Fuad Hussein.
Pada tanggal 22 Oktober, partai oposisi utama wilayah Kurdistan Irak meminta Barzani untuk berhenti, menyerukan pembentukan “pemerintah keselamatan nasional”.
“Kepresidenan Kurdistan harus dibubarkan dan pemerintah keselamatan nasional harus dibentuk untuk mengatasi situasi saat ini,” bunyi sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gorran, atau partai Gerakan Perubahan. (ARN)
Sebar:
